Kegiatan bertema “Sinergi Membangun Ekosistem Bisnis Halal Menuju Pasar Global” tersebut berlangsung di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (3/11/2026). Acara ini mempertemukan sekitar 100 pelaku usaha, pemasok bahan baku, peritel, pemerintah, perbankan, dan mitra strategis.

Direktur LPPOM DKI Jakarta, drg. H. Deden Edi S., M.M., mengatakan Halal Connect menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai mitra strategis guna membangun kerja sama dan meningkatkan daya saing produk halal.

“Halal Connect bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha dan mitra strategis untuk membangun kerja sama nyata, meningkatkan daya saing, dan membawa produk halal Jakarta ke pasar global,” kata Deden.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan, peran LPPOM tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat halal. Lembaga tersebut juga mendorong pelaku usaha menjaga kualitas dan kehalalan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Tugas LPPOM tidak berhenti pada penerbitan sertifikat halal. Kami ingin pelaku usaha terus menjaga kualitas dan kehalalan produk, naik kelas, serta memperluas pasar,” ujar Muti.

Dalam kegiatan tersebut, LPPOM juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra strategis. Selain itu, dilakukan penyerahan dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.050 pelaku usaha dari Maybank Syariah, Bank Indonesia, dan PT Pelindo Sinergi Lokaseva.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat halal kepada Rumah Batik Palbatu serta bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 16 rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Rangkaian Halal Connect 2026 dilanjutkan dengan talkshow lintas sektor dan business matching. Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis untuk membuka peluang kerja sama dan memperluas jaringan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, LPPOM berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menghasilkan kemitraan berkelanjutan, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.*

Menurut Ozzy Sudiro, SHGB 2384 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2013 yang diklaim Sentul City berasal dari pecahan HGB No.2.

Bahwa Sertifikat HGB No 2 tersebut sudah dibatalkan melalui SK Menteri Agraria BPN No 28/VIII tahun 1999, seluas 4.087.960 M2 Desa Bojong koneng.

“Saya pegang bukti-buktinya dan sudah konsultasi dengan Kementrian ATR/BPN Dirjen Sengketa. Kedua, sertifikat HGB yang menjadi pegangan pihak Sentul City itu juga banyak memiliki kejanggalan dan ketidaklaziman, seperti ditandatangani oleh seorang Kasubsi atau struktur jabatan eselon V di BPN,” ujar Ozzy Sudiro, Rabu (04/11/2026).

Kemudian, lanjut Ozzy, jika dilihat dalam kolam petunjuk terdapat makna is’yarat dan bers’yarat, lanjutnya, keterangan hasil ukur dilakukan melalui satelit citra terdapat bangunan dan kampung.

“Jadi kami bersama 32 KK Warga termasuk sekolah dasar dan mesjid serta lainnya, masuk dalam SHGB 2384, satu hamparan sesuai luas 60.041 M2. Jadi bagaimana mungkin Sentul City belum ada, sekolah, bangunan masyarakat sudah ada.Mari kita buktikan di ranah hukum,” tegasnya.

Area Palem Boko Blok 25, jelas Ozzy, jika dilihat dari gambar ukur masuk dalam HGB No 2384 pecahan dari SHGB No.2 yang sudah dibatalkan oleh BPN pada tahun 1999.

“Diterbitkan kembali tahun 2013 dan dibebankan hak tanggungan 2012 oleh PANIN bank. Baru terbit sudah dapat uang, lalu pertanyaannya bagaiman proses BPHTBnya, sementara fisik bangunan kami kuasai sejak lama dan SPPT kami terus bayar,” paparnya.

Ozzy juga meminta jajaran PT Sentul City kooperatif pada pelaporan dirinya di Ditkrimum Polda Jabar. “Semua bukti-bukti sudah saya serahkan ke jajaran Ditkrimum Polda Jabar, agar semua jelas, seharusnya mereka hadir saat diundang klarifikasi,”.

Sebelumnya, Corporate Communication PT Sentul City Tbk, Febryan mengatakan, isu sengketa lahan dengan Saudara Ozzy Sudiro (Palm Boko) di Desa Bojong Koneng dengan pihaknya.

“Kami menegaskan bahwa PT Sentul City Tbk menguasai dan memiliki bukti kepemilikan surat yang sah secara hukum berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh perolehan lahan perusahaan telah melalui prosedur hukum yang berlaku sejak era 1990-an dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Sementara terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau kepemilikan surat oper alih garapan bawah tangan, tidak secara otomatis melahirkan atau membuktikan hak kepemilikan atas tanah.

“Sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional, SHGB merupakan bukti hak tertinggi dan sah yang diakui oleh negara. Penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah di atas lahan SHGB perusahaan merupakan bentuk illegal occupation yang dapat berkonsekuensi hukum,” tandasnya.

Sejarah tanah Palem Boko.

1. Berawal tanah tersebut dimilki dan dikuasai oleh 3 orang. Terdiri 3 surat Girik.sejak tahun 1980-an

• Yang pertama.Milik saudara Djudu Bin Koneng seluas 15.000 M2.
• Yang kedua Milik Sarta Bin Tiong.seluas 7.200 M2..
• Yang ketiga Milik B. Tumillar seluas 23.000 M2.

Ketiga lahan itu dibeli oleh saudara M. Damanik “seorang jenderal Polisi” Ditahun 1985 hingga 1987. Dan sudah terdaftar di direktorat agraria Bogor. Dari 3 objek tersebut sudah diberalih kepemilikannya menjadi milik saudara M. Damanik. dan ada Bukti tagihan Pajak melalui kepala desa pada tahun tsb.

2. Kemudian ditahun 1994/1995 M. Damanik menjual lahan tersebut ke saudara Ozzy S .Sudiro.dengan didasari jual beli segel yang ditanda tangani perangkat desa dengan dasar surat Girik mutasi Atas nama M. Damanik menjadi 2 surat Girik yang berasal atau diperoleh dari 3.orang tersebut sebelumnya, dengan 3 persil total seluas kurang lebih 44.000 M2.

Selanjutnya dasar jual beli tersebut dinotariskan.

3. Fisik dan lokasi tersebut dihuni dan dipagari sejka lama dengan batas batasnya.

4. bahwa Lokasi tersebut memliki ijin bangunan yg dikeluarkan Pemda setempat.untuk kegiatan kemping dan kolam renang,

5. Lahan tersebut terdaftar dan tercatat di buku sismiop/ tupi dan peta ricik Pajak hingga saat ini

6. Dalam waktu bersamaan sejak dibeli Ozzy S Sudiro. Karena kesibukan dan aktifitasnya. Menyuruh orang kepercayaannya.untuk dikelola oleh putra daerah saudara Pepen Efendy.resmi dengan mendapatkan legal standing 2012. Dalam surat kuasa serta merta. Termasuk melibatkan anak almarhum M. Damanik agar bersama sama mengelola dibawah kordinasi Pepen Efendi, termasuk pemutahiran data administrasi termasuk Pajak pajaknya yang kesemuanya atas ijin dan sepengetahuan saya dalam upaya meningkatkan status menjadi Sertifikat..

Namun sangat sulit mendapat akses dan resfon terutama ditingkat perangkat desa karena patut diduga semua sudah terafiliasi oleh sentul city yang melibatkan semua Aparat yang bermental Jongos.[]

“Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus,” kata Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja ke Aceh, di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Ketiga tersangka tersebut diduga menyadap secara ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media sejak 2025 hingga 2026.

Yusril mengatakan bahwa sampai dengan penetapan tersangka, sejauh ini sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Namun, ketika dilakukan pengembangan, maka nantinya bakal diketahui motif penyadapan tersebut, ke mana tujuan penyadapannya, dan mulai ditemukan indikasi bahwa tindakan itu mengarah ke tindakan makar sesuai Pasal 191-193 dari KUHP Nasional.

“​Pasal 191 KUHP itu berbunyi. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa indikasi makar dalam perkara ini tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan untuk menghambat agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” ujar Yusril.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., bersama Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Lampung Selatan. Dan diikuti oleh 18 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Lampung Selatan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kabupaten Lampung Selatan, pengawas sekolah, pengawas madrasah, serta para kepala sekolah.

Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperkuat, serta memastikan program pencegahan dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan.

“Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan membangun ketahanan diri peserta didik agar mampu mengenali serta menolak pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika,” paparnya.

AKBP Rahmad Hidayat mengatakan. Sebagai bagian dari penguatan komitmen dan keberlanjutan program, BNNK Lampung Selatan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tiga sekolah percontohan Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), yaitu SMP Negeri 1 Way Panji, SD Negeri 2 Merak Belantung Kalianda, dan TK Tunas Ceria Tanjung Bintang.

“Kami menyerahkan Buku Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) serta sertifikat penghargaan kepada ketiga sekolah tersebut sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan program IKAN,” ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Selain itu lanjutnya. Rapat evaluasi ini juga menghadirkan dua narasumber yang memberikan penguatan materi terkait peran lembaga pendidikan dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bersih dari narkoba. Sekolah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mampu membentuk pribadi yang memiliki ketahanan diri, kedisiplinan, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan.

“Melalui integrasi kurikulum anti narkoba (IKAN), pesan-pesan pencegahan diharapkan tidak hanya disampaikan sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan sikap dan perilaku sehari-hari,” ungkapnya.

Dalam pada itu tegasnya. Melalui rapat evaluasi ini, BNNK Lampung Selatan berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Kerja sama dengan sekolah percontohan, dukungan perangkat kurikulum, serta keterlibatan berbagai unsur pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan edukasi anti narkoba sejak dini.

Lebih jauh urainya menyatakan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Melalui evaluasi dan penguatan program IKAN secara berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, aman, berkarakter, dan bersih dari narkoba guna mendukung terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Bersih Narkoba (Bersinar),” pungkasnya. (Mdn)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan situasi wilayah hukum Polsek Membalong tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Membalong menyambangi sejumlah titik di wilayah Desa Membalong serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Personel juga menyampaikan imbauan dan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitarnya.

Kapolres Belitung melalui Kapolsek membalong Iotu Dimpos Barmawi Tampubolon, S.Tr.K., M.H menyampaikan bahwa Patroli dialogis ini tidak hanya bertujuan untuk memantau situasi keamanan, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, mempererat kedekatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Melalui kehadiran personel di lapangan, Polsek Membalong ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol maupun aktivitas mencurigakan. Secara umum, situasi di wilayah Desa Membalong terpantau aman dan kondusif.

Kegiatan patroli secara rutin dan dialogis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya gangguan keamanan, dapat menghubungi Layanan Polisi 110.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pengerahan personel dalam jumlah besar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku,” kata Nas seperti dilansir Kantor Berita Antara, Selasa.

Kendati demikian, Nas tidak menjelaskan secara detail maksud dari pengerahan pasukan itu. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota.

Saat ditanya soal dugaan pengerahan personel untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Namun demikian, Nas tidak merespons terkait hal tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa personel dari tiga matra TNI dalam jumlah besar dikerahkan ke Jakarta. Salah satu matra TNI yang mengerahkan pasukan adalah TNI AL.

Kepala security mewakili Pengawas SPBU 34.156.06 KM 43, Syaiful mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Regulasinya, setiap kendaraan yang mengisi BBM harus menggunakan barcode dan sesuai dengan kuota yang diatur Pertamina. “Ucap Syaiful ketika ditemui FWJ Indonesia, Selasa (3/11/2026).

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak akan melakukan kecurangan, apalagi melakukan pembiaran. Selain itu, pihaknya selalu konsisten dan bertanggungjawab serta profesional.

“Jika terlihat antrian panjang, itu bukan karena lamanya pengisian BBM, melainkan jarak pintu masuk rest area ke stasiun pengisian BBM sangat dekat. Dan antrian itupun dalam keadaan normal, karena tidak stack alias berhenti lama. “Jelasnya.

Lanjut Syaiful, jika ada hal-hal yang mencurigakan dan SPBU KM 43 melakukan pelanggaran diluar SOP yang telah ditentukan, maka pihaknya melalui manajemen akan melakukan tindakan tegas.

“Tentunya kami mewakili manajemen SPBU KM 43 ini berkomitmen dan peofesional. Jika ada aduan konsumen baik takaran maupun pelayanan dan hal-hal yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), akan kami tindak. “Ucap Syaiful.

Hal senada juga disampaikan kedua operator pengisian BBM subsidi solar di KM 43. Berdasarkan keterangan Ibnu dan Fadholi. Dalam keterangannya, selama ini tidak ada pelanggaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU KM 43. Bahkan secara rinci mereka menyebut dispenser dalam takaran pengisian normal.

“Selama ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan, semua normal dan sesuai SOP mas. Pengisian BBM solar subisidi sesuai kuota dan barcode. Jika barcode terdeteksi blokir, maka kendaraan tersebut tidak kami layani. “Papar Fadholi kepada FWJ Indonesia saat ditemui di KM 43, Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan pengakuan salah satu konsumen sopir armada pengisian BBM sebut saja Firman mengatakan kepada FWJ Indonesia soal pelayanan SPBU rest area KM 43 telah menjadi contoh pelayanan yang baik. “Pelayanannya bagus mas, kami para sopir tidak perlu mengantri lama meski antri tetapi tidak stack. Adapun pengisian BBM normal dan sesuai kuota dan barcode. “Ulas Firman.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (Fwj) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengatakan, SPBU merupakan sarana fasilitas umum yang masuk katagori ruang publik.

“SPBU nya saya yakin tidak ada pelanggaran kinerja dan mereka menjalankan SOP sesuai prosedural yang berlaku. Karena kan Pemerintah sudah memberlakukan sistem Barcode maupun batas kuota pengisian. Artinya itu menjadi dasar yang harus dipahami. “Jelas Opan melalui keterangan Pers nya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dikatakanya, persoalan tersebut muncul akibat komunikasi dua arah yang terputus. Pengawasan melalui kontrol eksternal dari berbagai pihak menurut Opan sudah baik. Namun, lanjutnya, semua pihak juga harus memahami tugas pokoknya secara utuh. Pemberitaan di media massa terkait SPBU 34.156.06 KM 43 Kabupaten Tangerang merupakan pemberitaan yang sepihak tanpa ada konfirmasi ke pihak-pihak terkait, termasuk ke manajemen SPBU.

Opan juga merinci isi pemberitaan yang mengarah pada object vital yang menyudutkan SPBU adalah langkah yang kurang tepat dan dapat mengubah paradigma negatif ditengah masyarakat. Dia mengajak segenap lapisan masyarakat dan para pihak terkait untuk lebih dewasa dalam menerima informasi dari berbagai aduan dan pemberitaan sepihak. Sebagai ketua umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia yang juga aktifis pers ini berharap agar rekan-rekan seprofesinya untuk saling menjaga dan memberikan sajian informasi yang sejuk, sehingga terbangunnya profesional profesi yang profesional.

Peran SPBU kata Opan selain sebagai wujud perputaran ekonomi ditengah masyarakat, usaha itu juga memberikan banyak peluang pekerjaan bagi warga setempat. “Kita melihat sisi positifnya, bahwa SPBU memiliki peran yang sangat vital. “Ucapnya.

Menurutnya, berbagai kendaraan yang mengisi di SPBU dan adanya kecurangan dari para pengisi BBM bersubsidi bukanlah pembiaran dari para operator dan pengawas SPBU. “Logikanya, saat ini pemerintah telah merealisasikan sistem barcode, takaran BBM pengisiannya pun terkontrol, jadi jika ada kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak bukanlah kesalahan SPBU, kecuali ada permainan di mesin dispenser bahan bakar minyak (BBM). “pungkasnya.[]

Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam memperkuat disiplin internal, menjaga kesehatan, serta meningkatkan profesionalisme seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP).

Kapolres Belitung AKBP Satria Darma, S.E., S.I.K., M.M., menegaskan bahwa ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh personel Polres Belitung tanpa terkecuali, baik ketika melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar jam kerja.

Menurutnya, penerapan aturan ini juga dilatarbelakangi adanya potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk zat terlarang seperti etomidate, ketamine, sabu cair hingga ganja cair.

Selain aspek penyalahgunaan narkotika, kebijakan tersebut juga menjadi perhatian terhadap risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik.

Kapolres Belitung menyampaikan bahwa larangan ini tidak hanya ditujukan kepada anggota Polri, tetapi juga berlaku bagi tamu maupun masyarakat yang berkunjung ke lingkungan kantor kepolisian.

“Kami ingin memastikan seluruh lingkungan kerja kepolisian tetap terjaga sebagai tempat yang tertib, sehat, dan profesional. Karena itu, seluruh personel harus menjadi contoh dengan mematuhi setiap ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan,” tegas AKBP Satria Darma, Selasa (3/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa setiap personel yang terbukti melanggar ketentuan tersebut akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara bagi pengunjung yang menggunakan vape di area kantor kepolisian akan diberikan teguran serta diminta untuk menghentikan penggunaannya dan menyimpan perangkat tersebut.

Penerapan kebijakan ini berlaku secara menyeluruh di lingkungan Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.

Kapolres Belitung mengajak seluruh personel dan masyarakat yang datang ke kantor kepolisian untuk bersama-sama menghormati serta menaati aturan tersebut.

“Melalui penerapan kebijakan ini, kami berharap dapat membangun budaya disiplin dan memberikan contoh positif kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan lingkungan kepolisian yang sehat, aman, dan profesional,” tutupnya.

Personel Polres Belitung melaksanakan kegiatan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas di depan SMP Negeri 7 Tanjungpandan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan **Operasi Patuh Menumbing 2026**, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, personel membantu kelancaran arus kendaraan, memberikan perhatian kepada para pelajar yang hendak menyeberang jalan, serta mengantisipasi potensi kecelakaan di kawasan sekolah.

Kapolres Belitung AKBP Satria Darma, S.E., S.I.K., M.M., melalui kegiatan ini menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan dengan pendekatan yang humanis.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polres Belitung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mengajak seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pemungutan pajak ini diklaim untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini belum maksimal.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menjelaskan skema baru ini akan mewajibkan bank pemerintah, bank swasta, serta berbagai fintech dan marketplace digital untuk terlibat aktif dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim dalam paparannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurutnya, pelaksanaan pajak digital tersebut akan ditopang penggunaan teknologi informasi (IT), sistem elektronik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi serta memungut pajak dari seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Hashim, langkah perluasan obyek pajak digital ini diambil mengingat rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru menyentuh angka 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menyebut angka tersebut terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Kamboja yang mencapai 18 persen maupun India yang berada di level 20 persen.

Hashim meyakini jika Indonesia mampu mengejar ketertinggalan rasio penerimaan negara hingga sejajar dengan Kamboja, ada potensi penerimaan tambahan yang signifikan bagi kas negara.

“6 persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. 6 persennya berapa, Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun, tambahan Rp1.500 triliun,” terangnya.

Ia menargetkan peningkatan rasio penerimaan tersebut dapat terealisasi dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Menurutnya, pembenahan pada sektor perpajakan dan bea cukai, termasuk lewat optimalisasi pajak digital menjadi kunci untuk menutup defisit APBN yang saat ini bertengger di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” tutur adik Presiden Prabowo Subianto tersebut.