Kegiatan bertema “Sinergi Membangun Ekosistem Bisnis Halal Menuju Pasar Global” tersebut berlangsung di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (3/11/2026). Acara ini mempertemukan sekitar 100 pelaku usaha, pemasok bahan baku, peritel, pemerintah, perbankan, dan mitra strategis.

Direktur LPPOM DKI Jakarta, drg. H. Deden Edi S., M.M., mengatakan Halal Connect menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai mitra strategis guna membangun kerja sama dan meningkatkan daya saing produk halal.

“Halal Connect bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha dan mitra strategis untuk membangun kerja sama nyata, meningkatkan daya saing, dan membawa produk halal Jakarta ke pasar global,” kata Deden.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan, peran LPPOM tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat halal. Lembaga tersebut juga mendorong pelaku usaha menjaga kualitas dan kehalalan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Tugas LPPOM tidak berhenti pada penerbitan sertifikat halal. Kami ingin pelaku usaha terus menjaga kualitas dan kehalalan produk, naik kelas, serta memperluas pasar,” ujar Muti.

Dalam kegiatan tersebut, LPPOM juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra strategis. Selain itu, dilakukan penyerahan dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.050 pelaku usaha dari Maybank Syariah, Bank Indonesia, dan PT Pelindo Sinergi Lokaseva.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat halal kepada Rumah Batik Palbatu serta bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 16 rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Rangkaian Halal Connect 2026 dilanjutkan dengan talkshow lintas sektor dan business matching. Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis untuk membuka peluang kerja sama dan memperluas jaringan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, LPPOM berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menghasilkan kemitraan berkelanjutan, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.*

Pemungutan pajak ini diklaim untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini belum maksimal.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menjelaskan skema baru ini akan mewajibkan bank pemerintah, bank swasta, serta berbagai fintech dan marketplace digital untuk terlibat aktif dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim dalam paparannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurutnya, pelaksanaan pajak digital tersebut akan ditopang penggunaan teknologi informasi (IT), sistem elektronik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi serta memungut pajak dari seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Hashim, langkah perluasan obyek pajak digital ini diambil mengingat rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru menyentuh angka 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menyebut angka tersebut terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Kamboja yang mencapai 18 persen maupun India yang berada di level 20 persen.

Hashim meyakini jika Indonesia mampu mengejar ketertinggalan rasio penerimaan negara hingga sejajar dengan Kamboja, ada potensi penerimaan tambahan yang signifikan bagi kas negara.

“6 persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. 6 persennya berapa, Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun, tambahan Rp1.500 triliun,” terangnya.

Ia menargetkan peningkatan rasio penerimaan tersebut dapat terealisasi dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Menurutnya, pembenahan pada sektor perpajakan dan bea cukai, termasuk lewat optimalisasi pajak digital menjadi kunci untuk menutup defisit APBN yang saat ini bertengger di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” tutur adik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Masalahnya bukan pada keterampilan itu sendiri. Dunia kerja memang berubah, dan kemampuan yang beragam jelas berguna. Persoalannya muncul ketika tuntutan itu lahir dari kebutuhan yang belum dipetakan. Perencanaan SDM seharusnya menjawab dua pertanyaan dasar: berapa orang yang dibutuhkan dan dengan kualifikasi seperti apa. Jawabannya diturunkan dari target bisnis dan beban kerja, bukan dari keinginan menekan biaya gaji. Penelitian Lestari dan Riofita (2025) di Mie Gacoan menunjukkan bahwa perencanaan SDM yang matang membantu perusahaan menentukan jumlah dan kompetensi karyawan yang tepat, menyusun seleksi yang efektif, serta mengurangi turnover.

Kondisi pasar kerja kita juga perlu dilihat. BPS mencatat 7,46 juta orang menganggur pada Agustus 2025 dengan tingkat pengangguran terbuka 4,85 persen, sedangkan lulusan D-IV hingga S3 berada di angka 5,39 persen. Angka ini tidak bisa langsung dibaca sebagai akibat syarat lowongan yang berlebihan, karena penyebabnya banyak. Namun, ijazah perguruan tinggi jelas tidak otomatis menjamin terserap kerja, dan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar sering disebut sebagai salah satu faktornya.

Kalau perencanaan keliru, dampaknya berantai. Kriteria lowongan menjadi tidak realistis, sehingga pelamar yang sebenarnya cocok memilih mundur atau proses seleksi jadi berlarut-larut. Karyawan baru yang akhirnya diterima langsung memikul beban berlebih. Bayangkan toko online yang menugaskan satu admin baru untuk melayani pelanggan, membuat konten, mengemas barang, sekaligus menyusun laporan penjualan. Kinerjanya sulit optimal, dan wajar kalau ia kelelahan lalu mencari pekerjaan lain. Setelah itu perusahaan mengulang rekrutmen dari awal. Kajian dalam Jurnal Economina (2025) menyebut turnover yang tinggi meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan serta menghilangkan pengetahuan yang sudah dimiliki karyawan. Jadi, niat menghemat gaji justru bisa berujung pada pengeluaran yang lebih besar.

Menurut saya, perusahaan perlu membedakan keterampilan yang wajib dimiliki sejak hari pertama dengan yang bisa dilatih. Fresh graduate memang belum berpengalaman, tetapi umumnya cepat belajar. Menuntut semuanya sekaligus tanpa menyiapkan pelatihan sama saja dengan memindahkan tanggung jawab perusahaan kepada pelamar. Di sisi lain, saya paham tidak semua perusahaan punya departemen HR yang lengkap, jadi kritik ini bukan untuk menyalahkan, melainkan mengingatkan bahwa perencanaan bisa dimulai dari hal sederhana.

Ada beberapa langkah singkat yang bisa dicoba. Pertama, lakukan analisis jabatan dan hitung beban kerja sebelum membuka lowongan. Kedua, pisahkan syarat utama dan syarat tambahan, lalu tulis dengan jelas di iklan. Ketiga, siapkan onboarding dan pelatihan bertahap untuk keterampilan yang bisa dipelajari. Keempat, evaluasi hasil rekrutmen, misalnya lewat lama bertahan dan kinerja karyawan baru, agar perencanaan berikutnya lebih akurat.

Tuntutan keterampilan yang banyak bukan masalah selama lahir dari perencanaan SDM yang jelas. Tanpa itu, lowongan serba bisa hanya menutupi kebutuhan yang belum dipetakan dan berisiko menambah biaya serta turnover. Perencanaan yang tepat menguntungkan kedua pihak: perusahaan mendapat orang yang sesuai, dan fresh graduate mendapat peran yang masuk akal untuk berkembang.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) untuk membangun komunikasi langsung dengan insan pers sekaligus memberikan apresiasi terhadap karya jurnalistik yang mengangkat dinamika sektor energi di Kalimantan.

APEKA 2026 mengusung tema “Dari Kalimantan untuk Indonesia: Menguatkan Peran Energi bagi Masa Depan Bangsa.” Program ini merupakan penyelenggaraan kedua dan membuka ruang bagi wartawan untuk mengangkat berbagai isu terkait aktivitas hulu migas, termasuk produksi, inovasi, lingkungan, serta kontribusi sektor energi terhadap masyarakat dan perekonomian.

Sebelumnya, saat peluncuran APEKA 2026 pada April lalu, PHI menyebut kategori kompetisi mencakup media cetak, media daring, televisi, radio, photo essay, serta peserta teraktif. Cakupan peserta juga diperluas kepada pewarta di wilayah operasi PHI di Kalimantan.

BASO IGA, Berawal dari Masa Pandemi
Manager Communication, Relation & CID PHI Dony Indrawan kembali mengangkat perjalanan BASO IGA yang telah menjadi salah satu ruang komunikasi perusahaan dengan wartawan sejak masa pandemi Covid-19.

Forum tersebut pada awalnya menjadi sarana untuk menjaga hubungan komunikasi ketika aktivitas pertemuan secara langsung menghadapi berbagai keterbatasan. Seiring perkembangan waktu, BASO IGA kemudian berkembang menjadi forum pertemuan yang mempertemukan manajemen PHI dengan pewarta dalam suasana yang lebih cair.

Bagi PHI, komunikasi dengan media tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penyampaian informasi perusahaan. Forum tersebut juga menjadi ruang pertukaran perspektif mengenai isu-isu industri hulu migas.

Dalam kegiatan BASO IGA sebelumnya, PHI menekankan pentingnya sinergi dengan media agar informasi mengenai sektor hulu migas dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan konstruktif.

Dony juga sebelumnya memberikan materi mengenai kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan. Dalam forum BASO IGA PHI, isu tersebut dikaitkan dengan dinamika lingkungan industri dan kebutuhan setiap pihak untuk mampu menghadapi perubahan secara adaptif.

Dony Indrawan Mendapat Apresiasi
Dalam rangkaian APEKA 2026, Dony Indrawan turut mendapat apresiasi atas kiprahnya dalam komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Apresiasi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi korporasi menjadi salah satu unsur yang ikut menentukan bagaimana informasi mengenai industri energi dapat dipahami oleh publik.

Namun, hubungan perusahaan dan media tetap memiliki fungsi yang berbeda. Perusahaan menyampaikan informasi dan konteks mengenai kegiatan operasionalnya, sedangkan media memiliki tanggung jawab jurnalistik untuk melakukan verifikasi, mengolah informasi, serta menyajikannya kepada masyarakat.

Posisi tersebut menjadi penting karena isu hulu migas tidak semata-mata berbicara mengenai produksi. Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan kerja, keberlanjutan operasi, lingkungan, investasi, pemberdayaan masyarakat hingga rantai pasok energi.

Pimpinan Baru PHI Berhalangan Hadir
Agenda BASO IGA PHI kali ini juga menjadi momentum yang semula diharapkan mempertemukan insan media dengan pimpinan baru PHI.

Namun, pimpinan tersebut berhalangan hadir karena adanya agenda mendadak. Kondisi itu membuat pertemuan langsung dengan para pewarta belum dapat terlaksana dalam kesempatan tersebut.

Meski demikian, komunikasi antara PHI dan media tetap diarahkan untuk berlangsung secara berkelanjutan. Pertemuan berikutnya dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pimpinan baru perusahaan dengan para jurnalis yang selama ini mengikuti perkembangan kegiatan PHI di Kalimantan.

Kanal Digital Jadi Bagian Penguatan Informasi
Penguatan komunikasi juga diarahkan pada kanal digital perusahaan.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan mengenai persiapan kanal website PHI yang tengah memasuki tahap finalisasi. Kehadiran kanal resmi perusahaan diharapkan dapat memudahkan media dan masyarakat memperoleh informasi mengenai profil, kegiatan, serta perkembangan operasi hulu migas PHI.

Kanal informasi resmi menjadi penting di tengah kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat sekaligus dapat diverifikasi. Bagi media, keberadaan sumber primer juga membantu proses konfirmasi dan pendalaman ketika mengembangkan sebuah isu pemberitaan.

PHI sendiri merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan. Operasi tersebut antara lain dijalankan melalui Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga Sanga, dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur, serta pengelolaan aset Pertamina EP dan PHE di wilayah Kalimantan.

Dari Karya Jurnalistik ke Perspektif Energi

APEKA 2026 tidak hanya ditempatkan sebagai ajang penghargaan. Kompetisi tersebut memberikan ruang bagi pewarta untuk mengangkat sisi lain industri hulu migas yang kerap tidak terlihat dari pemberitaan berbasis angka produksi.

Mulai dari aktivitas operasi lapangan, penerapan teknologi, aspek keselamatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat hingga kontribusi terhadap rantai energi nasional merupakan isu yang dapat menjadi bagian dari karya jurnalistik sektor energi.

Dengan melibatkan pewarta dari berbagai wilayah operasi, informasi mengenai industri hulu migas di Kalimantan dapat muncul melalui beragam perspektif dan pengalaman lapangan.

Bagi media, kondisi tersebut membuka ruang untuk menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan konteks mengenai hubungan antara kegiatan energi di daerah dan kebutuhan energi nasional.

Produksi Migas Kalimantan
Peran Kalimantan dalam operasi hulu migas PHI juga terlihat dari kinerja produksi yang dilaporkan perusahaan.

Pada Triwulan I 2026, PHI mencatat produksi minyak sekitar 60,44 ribu barel per hari dan gas 619 juta standar kaki kubik per hari. Angka tersebut masing-masing setara sekitar 120 persen dan 105 persen dari target produksi tahun berjalan yang disebut perusahaan.

Memasuki Semester I 2026, PHI kembali melaporkan produksi minyak sebesar 59,3 ribu barel per hari dan gas 621 juta standar kaki kubik per hari. Capaian tersebut setara dengan 116,1 persen dan 105,4 persen dari target RKAP 2026.

Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran mengenai aktivitas hulu migas PHI di Kalimantan. Namun, produksi bukan satu-satunya aspek yang menentukan keberlanjutan operasi. Faktor keselamatan, efisiensi, lingkungan, teknologi dan hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi juga menjadi bagian dari ekosistem industri.

Mempertemukan Perusahaan dan Media
BASO IGA dan APEKA 2026 pada akhirnya mempertemukan dua fungsi yang berbeda dalam satu ruang komunikasi.

PHI membutuhkan komunikasi publik untuk menjelaskan kegiatan dan perkembangan industrinya, sementara media membutuhkan akses terhadap informasi, data dan narasumber untuk menjalankan fungsi jurnalistik.

Pertemuan seperti ini menjadi relevan ketika isu energi semakin berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Informasi mengenai produksi migas, investasi, lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh agar publik tidak hanya menerima angka, tetapi juga memahami konteks di baliknya.

APEKA 2026 sekaligus menempatkan pewarta sebagai bagian penting dalam membangun narasi mengenai energi Kalimantan. Sementara BASO IGA menjadi ruang untuk mempertahankan komunikasi antara perusahaan dan insan pers.

Dari forum silaturahmi hingga penghargaan karya jurnalistik, rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi sektor energi tidak berhenti pada penyampaian informasi perusahaan. Ada proses verifikasi, pengolahan, pendalaman dan penyampaian kepada publik yang menjadi bagian dari kerja jurnalistik.

Di titik itulah hubungan profesional antara perusahaan dan media tetap membutuhkan keterbukaan informasi, independensi redaksi, serta penghormatan terhadap fungsi masing-masing. (Red)

“Tanpa higiene industri yang baik, potensi produktivitas tenaga kerja muda kita tidak akan tercapai secara maksimal,” ujar Afriansyah saat menjadi pembicara dalam International Workshop on Industrial Hygiene, Occupational Safety and Health sekaligus Musyawarah Nasional AHKKI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Afriansyah mengatakan kapasitas kerja berkaitan erat dengan kondisi kesehatan dan keterampilan pekerja. Karena itu, peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja perlu menjadi perhatian untuk mendukung produktivitas dan daya saing.

Menurutnya, kondisi kesehatan pekerja di Indonesia masih memerlukan perhatian. Penerapan higiene industri dapat membantu mengenali dan mengendalikan kondisi lingkungan kerja yang berpotensi memengaruhi kesehatan pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga memaparkan data BPJS Ketenagakerjaan mengenai kecelakaan kerja. Pada 2025, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja, turun dibandingkan 2024 yang mencapai 462.241 kasus. Angka fatalitas juga menurun, dari 49.170 pekerja pada 2024 menjadi 9.834 pekerja pada 2025.

“Karena itu, Kemnaker terus menjalankan berbagai program K3 untuk menekan angka kecelakaan kerja. Penerapan higiene industri merupakan bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat,” tegas Afriansyah.

Ia menambahkan, kesadaran pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya K3 perlu terus ditingkatkan. Penerapan K3 yang konsisten diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja di berbagai sektor.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Kamis, pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp41.300 per kg, bawang putih Rp39.400 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.650 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.250 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.950 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp17.200 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.900 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.600 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.600 per kg, cabai merah keriting Rp74.800 per kg, dan cabai rawit hijau Rp59.850 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp41.950 per kg, daging sapi kualitas I Rp153.300 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp143.150 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.400 per kg, gula pasir lokal Rp19.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp21.150 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp25.750 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp24.450 per liter.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyepakati agar Bulog menyalurkan beras ke ritel modern.

Penyaluran tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras Bulog sekaligus menjaga ketersediaan pasokan untuk konsumen.

Namun, toko yang telah bekerja sama dengan Bulog wajib menjual beras sesuai dengan harga yang ditentukan. Kemendag akan melakukan pengawasan terhadap harga beras Bulog hingga tingkat toko.

“Kalau toko yang sudah bekerja sama dengan Bulog kemudian menjual di atas harga yang sudah ditentukan, ya kita cabut izinnya,” kata Budi, Selasa (22/9).

Budi mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap penyaluran beras dari Bulog ke jaringan ritel, tetapi juga harga ketika beras tersebut sudah berada di toko.

Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan sistem untuk memantau penyaluran dan harga beras Bulog di tingkat ritel.

“Nanti kita awasi sampai ke toko-toko. Kita pantau melalui sistem,” ujarnya.

Ia menegaskan mekanisme tersebut diberlakukan agar beras yang disalurkan Bulog melalui ritel modern tetap dijual sesuai ketentuan pemerintah.

Dengan demikian, toko yang menjual beras Bulog di atas harga yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin kerja sama atau izin penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sebelumnya juga akan terus melakukan pemantauan harga dan pasokan bahan pokok di pasar. Pengawasan dilakukan untuk menjaga agar harga komoditas pangan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan pemerintah.

Saat ini, harga acuan beras Bulog jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg. Harga ini berlaku di Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Sementara, harga beras SPHP untuk wilayah lainnya (seperti Maluku, Papua, dan sebagian Kalimantan/Sumatra) menyesuaikan dengan batasan geografis dan biaya angkut yang berlaku.

Penghargaan tersebut dinilai bukan sekadar apresiasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus menjaga layanan halal.

GM Australian Halal Authority and Advisor, Muhamad Isfandiar mengatakan penghargaan yang diterima menjadi dorongan bagi lembaganya untuk mempertahankan komitmen dalam memberikan layanan halal secara berkelanjutan.

“Makna daripada penghargaan ini adalah suatu penghargaan. Tetapi di samping itu ada responsibility,” ujar Isfandiar seusai menerima penghargaan, Ahad (20/9/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut membawa tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan halal kepada masyarakat dunia. Karena itu, upaya menjaga kehalalan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi.

“Bukan saja penghargaan, tapi responsibility supaya kita memberikan servis halal kepada seluruh manusia di permukaan dunia. Ini adalah tanggung jawab,” katanya.

Isfandiar juga mengapresiasi penerapan kewajiban halal di Indonesia. Dia menilai keberadaan BPJPH memiliki peran penting dalam memastikan ketentuan halal dapat diterapkan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

“Saya rasa produk-produk yang ada di Indonesia sudah ada wajib halal, apalagi mulai tanggal 18 Oktober ini. Jadi kita percaya dengan adanya BPJPH maka halal, halalan thayyiban, akan terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, penerapan kewajiban halal perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, konsumen perlu memahami pentingnya memilih produk yang halal dan bersih.

“Semua orang Islam yang mengonsumsi makanan harus tahu bahwasanya ini halalan dan bersih. Dan ini manfaat bagi pengkonsumsi, bukan saja orang Islam tapi semua manusia,” kata Isfandiar

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau Tetty Nurdianti mengatakan pasar murah dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Di samping itu, juga untuk kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

“Hari ini masuk pada operasi pasar murah ke-175 yang telah kita gelar sepanjang 2026. Ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di tengah masyarakat,” kata Tetty di Pekanbaru, Senin.

Berbeda dengan sebelumnya, operasi pasar murah pekan ini digelar di 6 titik lokasi yang tersebar di 3 daerah. Dengan rincian 5 titik di Kota Pekanbaru dan masing-masing satu di Kabupaten Rokan Hilir dan Siak.

Pada Senin ini, lanjutnya, digelar di dua titik yaitu di halaman Kantor Lurah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan di Madrasah Syekh Oesman Syahabuddin Al Kholidi Naqsabandi, Jalan Madrasah Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.

Kemudian, pada Selasa (22/9/2026) akan digelar di halaman Kantor Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kita Pekanbaru. Dilanjutkan pada Rabu (23/9/2026) di halaman Kantor Lurah Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Untuk Kamis (24/9/2026) akan digelar di halaman Dinas Peternakan Provinsi Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru. Kegiatan itu bertepatan dalam rangka Bulan Bhakti Peternakan.

“Terakhir, pada Jumat (25/9/2026) akan dilakukan di lapangan voli Jalan Paus, RT 01 RW 03 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru atau di belakang Asrama Polisi Bundaharan Pertamina Hulu Rokan,” ungkapnya.

Tetty menyebutkan untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, di antaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60 ribu per 5 kilogram, beras Anak Daro dan beras Sokan Rp165 ribu per 10 kg, beras Sokan, dan beras Anak Daro Rp83 ribu per 5kg.

Untuk gula pasir dibanderol dengan harga Rp18 ribu per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp15.500 per bungkus.

Kemudian, untuk garam Krista Rp2 ribu per 200gram, garam Nusantara Rp2 ribu per 250 gram, dan telur Rp49 ribu per papan.

Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi antara Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dan Rumah Kreatif Disabilitas dengan tema “Berkarya dan Berkembang Bersama Anak Penyandang Disabilitas”.

Ketua Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker Sumarni Yassierli mengatakan setiap individu memiliki potensi, bakat, dan semangat yang perlu mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang.

“Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi, bakat, dan semangat yang patut kita dukung bersama. Karena itu, pemberdayaan perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang,” ujar Sumarni.

Menurut Sumarni, pelatihan membuat jus sehat tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri.

Peserta dari Rumah Kreatif Disabilitas memperoleh keterampilan membuat jus sehat yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dikembangkan sebagai peluang usaha.

“Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Jadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi agar dapat mandiri serta memberikan karya terbaik bagi lingkungan sekitar,” lanjut Sumarni.

Sumarni mengatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumarni mengapresiasi kolaborasi Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dengan Rumah Kreatif Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak.