Dirinya memaparkan, SPPG harus standby atau siap di jam-jam krusial karena banyak kejadian fatal atau kasus keracunan makanan dialami penerima manfaat akibat SPPG tidak disiplin melaksanakan standar operasional prosedur (SOP).

“Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan. Maka, kami telah mengeluarkan surat edaran bahwa jam ASN PPPK kepala SPPG adalah jam operasional dapur, dari pukul 02.00 hingga 08.00 pagi, ditambah dua jam lagi saat penerimaan bahan baku di sore hari,” katanya dalam kanal resmi Sudaryono yang dikutip, Jumat.

Mas Dar menegaskan, semua kepala SPPG wajib melaksanakan SOP Program MBG, baik itu dari SOP penyimpanan, mengenakan sarung tangan saat memantau proses memasak hingga pemorsian, hingga menggunakan penutup kepala untuk menjaga higienitas. Ia juga mengancam akan memberhentikan secara tidak hormat kepala SPPG yang tidak hadir di dapur selama 10 hari berturut-turut.

“Kalau Anda misalnya jadi guru di sekolah dengan status PPPK, harus hadir di setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kalau Anda tidak hadir di jam belajar mengajar selama 10 hari berturut-turut, di kantor Anda, maka tanpa adanya keterangan, itu ancamannya pemberhentian dengan tidak hormat,” ujar dia.

Selain memastikan kepala SPPG hadir di jam-jam krusial, BGN juga memberlakukan sistem pengawasan berlapis, di mana seluruh pegawai pusat BGN hingga koordinator di tingkat kecamatan harus hadir rapat secara virtual saat pertemuan di jam-jam krusial operasional SPPG.

“Dikasih jam kerja saja tidak cukup, maka kami melaksanakan mandoring, di jam-jam krusial itu. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, sampai koordinator di tingkat kecamatan, termasuk kepala dapur, zoom di jam krusial itu. Tidak boleh ada background (untuk menutupi latar belakang layar saat zoom) jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar, yang tidak hadir kami beri teguran,” tuturnya.

Ia menyebutkan, sejauh ini BGN telah memberhentikan 66 kepala dapur MBG secara tidak hormat, salah satu alasannya yakni karena tidak hadir di dapur 10 hari berturut-turut sesuai dengan aturan ASN.

Artikel Kepala SPPG Harus Hadir Pukul 2 Pagi, Ini Penjelasan Kepala BGN pertama kali tampil pada Kabar Today.

Dari jumlah tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi sekitar Rp240,2 triliun.

“Pada RAPBN tahun anggaran 2027, anggaran untuk program MBG melalui BGN direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar (Rp240,2 triliun),” tulis Buku II Nota Keuangan Hal. 3-44, dikutip Rabu (19/8).

Pemerintah menargetkan pada tahun 2027, program MBG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 72,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, prasiswa, Ibu hamil/menyusui dan balita.

Jika dibandingkan dengan 2026, anggaran MBG ini turun. Tahun 2026, anggaran MBG di angka Rp268,0 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat.

Pemerintah menyatakan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui MBG yang disempurnakan tata kelola dan target sasarannya di Satuan Pendidikan
merupakan salah satu fokus arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027.

Pemerintah menyampaikan arah kebijakan dan strategi program MBG akan difokuskan pada perbaikan tata kelola pelaksanaan program MBG secara komprehensif; penataan seluruh SPPG; hingga Refocusing penerima manfaat program MBG.

Lalu, pembentukan command centre program MBG untuk meningkatkan koordinasi antar lintas sektor; serta penyusunan survei status gizi penerima manfaat program MBG.

Selain untuk MBG, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk sejumlah program lain yang berada di bawah Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek.

Dalam RAPBN 2027, Kemendikdasmen mendapat alokasi sekitar Rp61,1 triliun, sementara Kemendiktisaintek menerima Rp65,1 triliun.

Artikel Program MBG Sedot Rp240,2 Trilyun Anggaran Pendidikan 2027 pertama kali tampil pada Kabar Today.

Dapur MBG yang ditutup permanen adalah yang dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah penutupan merupakan bentuk komitmen memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/8).

Kemudian, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.

Namun demikian, Sudaryono menegaskan percepatan proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dalam MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.

BGN memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.

Artikel 504 Dapur MBG Tak Layak Ditutup Permanen pertama kali tampil pada Kabar Today.