Hal itu diketahui dari adanya surat undangan Nomor: B/5416/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 12 Oktober 2026 disusul surat undangan Nomor: B/5621/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2026. Kedua undangan tersebut tidak dipenuhi para pihak terkait (Sentul City).

Meski tengah berproses secara hukum, pengelola Palemboko yang berlokasi di Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Kabupaten Bogor masih merekam suasana pekerja Sentul City yang dengan sengaja menggarap lahan milik Ozzy Sulaiman Sudiro. Video diambil pada Jumat (23/10/2026) pukul 16:00 WIB.

Sentul City rupanya tak mempedulikan adanya laporan ke Ditreskrimum Polda Jabar atas dugaan perusakan dan pemerasan yang dilaporkan Pepen Efendi selalu pengelola Palemboko,

“Seharusnya penyelesaian jalur hukum di hormati bagi setiap warga negara, termasuk korporasi. Infonya dua kali pemanggilan di Polda Jabar mereka mangkir. Kalau benar kenapa harus takut, dan saya lebih memilih jalur hukum bukan melawan fisik adu massa hal ini untuk menghindari kekerasan sehingga membuat tidak kondusif apalagi berdekatan dengan Pak Prabowo,” ujar Ozzy Sudiro.

Dalam video yang dikirim warga, tampak para pekerja telah mendirikan bedeng dan tengah melakukan pembangunan pondasi di lahan milik Ozzy Sudiro.

Saat dikonfirmasi, PT Sentul City Tbk membantah tegas tuduhan pemerasan dan penyerobotan lahan yang dialamatkan kepada pihak PT Sentul City oleh pengelola kawasan Palemboko,, Pepen Efendi. Pihak manajemen menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Menurut pihak PT Sentul City Tbk. Pepen Efendi sedang melakukan permohonan pinjam pakai atas lahan milik PT Sentul City Tbk dan mengakui lahan tersebut adalah lahan PT Sentul City Tbk.

Public Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri, menyatakan bahwa area yang disengketakan di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut sepenuhnya merupakan aset berizin dan legal milik PT Sentul City Tbk.

“Tuduhan pemerasan maupun tindakan sewenang-wenang itu sama sekali tidak benar, itu lahan PT Sentul City, dan informasi yang kami dapatkan dari legal PT Sentul City, bahwa Pepen Efendi tengah mengajukan pinjam pakai lahan tersebut. Bahkan yang bersangkutan juga mengakui lahan itu milik PT Sentul City,” tegas Maesa Putri saat memberikan keterangan kepada salah satu media online, Sabtu (24/10/2025).

Terpisah, Pepen Efendi membantah mengajukan pinjam pakai atas lahan milik Ozzy Sudiro kepada Sentul City. Ia mengungkapkan, seseorang perwakilan Sentul City bernama Abdul Wahid pernah memintanya menandatangani berkas yang tidak ia ketahui peruntukannya.

Pepen juga mengaku dimintai secara paksa uang sebesar Rp 200 juta agar lahannya tidak diganggu, namun karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka lahannya digarap Sentul City.

“Alas hak kepemilikan tanah pak Ozzy Sudiro lengkap, jauh sebelum keberadaan Sentul City. Termasuk ada Sekolah Dasar, masjid dan Warga yang satu hamparan, Kami memilih jalur hukum, agar jelas alur pidana dan perdatanya. Ini bukan soal menggiring opini publik, kami bersama warga yang tergabung Forum Masyarakat Sentul (Formas) hanya memperjuangkan hak, semua bukti-bukti dan dokumen surat lengkap sebelum Sentul City ada. Bahkan laporan pajakpun dibayar atas lahan tersebut juga lengkap, “ungkap Pepen.[]

Pasalnya, Kepala SPPG Dramaga Muhamad Mahpud bersama Winda wanita yang disebut-sebut itu justru melaporkan ketiga oknum wartawan ke Polres Bogor dengan tuduhan ancaman dan pemerasan.

Dalam pelaporannya, Mahpud bersama Winda (22) didampingi kuasa hukumnya Herlan Budiyatno, SH., Law firm Bara Legal Lab beserta paman Winda, Riko suami Winda, dan rekan-rekan SPPG lainnya.

Berdasarkan keterangan Riko selaku suami Winda menegaskan bahwa dirinya sangat terpukul dan keberatan atas prilaku ketiga oknum wartawan yang menggiring opini seakan-akan Winda istrinya menjalin hubungan intim dengan Mahpud yang diketahui masih keluarga besar.

“Jelas saya sebagai suami Winda sangat keberatan dan marah dengan opini yang dibangun media-media itu atas prilaku ketiga oknum wartawan yang tidak bertanggungjawab. Saya tau betul Mahpud, dia selalu ijin ke saya baik sebelum saya menikah maupun setelah menikah dengan Winda, karena kang Mahpud bukan oranglain di kami. “Ungkap Riko.

Hal yang sama juga dikatakan Herlan Budiyatno selaku kuasa hukum Mahlud dan Winda. Bahkan dia menjelaskan semua peristiwa dan fakta-fakta sebenarnya telah disampaikan ke penyidik Polres Bogor.

“Semalam didepan penyidik sudah kami beberkan dan jelaskan berikut fakta-fakta rekaman, chatingan maupun video sebagai bukti kuat perkara itu. LP nya sudah terbit dengan nomor: LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2026, dengan ancaman pasal 482 dan atau 483 KUHP. “Kata pengacara Herlan saat dikonfirmasi FWJ Indonesia, Jum’at (23/10/2026).

Herlan Budiyatno juga menjelaskan dirinya mendampingi korban atas peristiwa berawal munculnya foto selfi yang diduga diambil oleh oknum mantan karyawan SPPG Dramaga bernama Dinar.

Lanjut Herlan, berdasarkan pengakuan kliennya, mereka juga mengancam dengan foto selfi itu di jadikan senjata pengancaman yang berbunyi ‘jika tidak diberikan uang senilai 60 juta rupiah, maka akan dinaikan 4 media yang sudah ready’.

“Beginia ya, awalnya Dinar itu membuka-buka HP pribadi Mahfud dan memfotonya. Kemudian foto selfi tersebut dikirim ke salah satu oknum wartawan yang bernama Yogi. Dari situhlah kemudian digiring opini seakan-akan terjadi perselingkuhan. Padahal foto selfi itu bukan foto senonoh, melainkan foto selfi saat digelarnya syukuran dapur MBG akan mulai produksi di awal Januari 2026 lalu. “Jelas Herlan.

Kemudian kata Herlan pihak korban enggan untuk memperpanjang persoalan itu, mengingat akan menyita waktu dan lainnya. Namun ketiga oknum wartawan yakni DS, W dan Y semakin menggila melakukan obsesinya dengan mengancam, memeras hinngga berujung penggiringan opini publik di media-media online.

“Tadi juga kita bicara dengan Winda, suaminya dan pamannya. Mereka sangat terganggu dengan ulah ketiga oknum wartawan tersebut. Justru Mahpud itu masih keluarga besar dari Winda. Inilah yang tidak diketahui oleh ketiga oknum wartawan itu. “Ulas Herlan.

Herlan juga menambahkan bahwa ancaman dan pemerasan meminta uang senilai 50 juta – 60 juta rupiah kepada Muhamad Mahpud selaku kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beralamat di Daramga, Kp. Cibeureum Rt. 004 Rw. 002 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor itu merupakan tindakan keji dari para oknum dengan mengatasnamakan kerja jurnalis.

Sebelumnya diberitakan perisitiwa kisruh yang terjadi di cafe in Kabupaten Bogor pada hari Senin (12/10/2026) sekitar pukul 17.30 wib merupakan bentuk yang wajar, dan tidak adanya intimidasi maupun benturan fisik, mengingat korban Muhamad Mahpud menyetujui untuk bertemu dengan ketiga orang yang mengaku wartawan itu.

Dalam pertemuan itu terlihat hanya 2 orang, yakni (DS) dan (W). Sedangkan (Y) tidak hadir. Atas pengakuan DS dan W bahwa semua itu atas perintah dan diotaki oleh Y.

Pertemuan yang berlangsung singkat itu, korban mengaku terpojok dengan adanya intimidasi dan ancaman yang dilakukan ketiga oknum wartawan tersebut melalui komunikasi whatsapp yang terekam dan ujung-ujungnya meminta uang senilai 50 juta – 60 juta rupiah. Dengan kondisi terdesak korban hanya membawa uang senilai 10 juta dan memberikannya langsung ke DS dan W.

Ketika di konfirmasi terpisah oleh FWJ Indonesia dan berdasarkan pengakuan korban Muhamad Mahpud kepada FWJ Indonesia, Rabu (21/10/2026) bahwa dirinya tidak menjalin hubungan lebih dan tidak ada hubungan spesial apapun melainkan hanya pekerjaan dengan wanita yang disebut-sebut itu. Foto selfi yang diframing oleh para oknum wartawan tersebut merupakan foto lama sebelum si wanitia menikah bulan Januari 2026.

“Itu penggiringan opini mereka mas, dan seakan-akan saya ada wil atau hubungan lebih dengan wanita relawan SPPG saya itu, padahal foto selfi itu terjadi ketika para karyawan dan relawan saya makan bareng disalah satu rumah makan sebagai bentuk puji syukur kami atas dapur MBG yang siap produksi. “Jelas Mahpud.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengapreasi langkah hukum yang diambil Kepala SPPG Dramaga. Dia juga menyayangkan prilaku ketiga oknum wartawan tersebut.

“Langkah tegas dari Kepala SPPG Dramaga sangat bagus dan kami apresiasi itu. Terlebih adanya pendampingan kuasa hukum agar perkara tersebut terang benderang. “Ucap Opan melalui keterangan Pers nya di Jakarta, Jum’at (23/10/2026).

Opan menilai prilaku ketiga oknum wartawan itu telah mencoreng harkat dan martabat profesi jurnalis. Bahkan telah melanggar kode etik jurnalistik dan fungsi dari profesi ini. “Itu sangat jelas telah menjatuhkan dan menghancurkan nama baik profesi jurnalis, jadi harus ada efek jera untuk mereka. “Ucapnya.

Sebelumnya ramai diberitakan di berbagai media online bahwa peristiwa itu telah menjadi sorotan setelah muncul laporan pegawai terkait dugaan perilaku tidak pantas terhadap seorang relawan perempuan yang disebut telah menikah.

Seorang pegawai SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sejumlah rekan kerja merasa risih dengan dugaan interaksi fisik antara Muhamad Mahpud dan relawan tersebut di lingkungan dapur.

Muhamad Mahpud telah mengklarifikasi bahwa foto bersama relawan tersebut diambil sebelum perempuan itu menikah.[]

Menyoal adanya perisitiwa OTT yang dilakukan pihak SPPG di cafe in kota bogor pada hari Senin (12/10/2026) sekitar pukul 17.30 wib korban bernama Muhamad Mahpud akhirnya menyetujui untuk bertemu dengan ketiga orang yang mengaku wartawan tersebut, namun yang hadir hanya 2 orang, yakni Dede Surya (DS) dan Wahyu (W). Sedangkan Yogi (Y) tidak hadir. Atas pengakuan DS dan W bahwa semua itu atas perintah dan diotaki oleh Yogi.

Pertemuan yang berlangsung singkat itu, korban mengaku terpojok dengan adanya intimidasi dan ancaman yang dilakukan ketiga oknum wartawan tersebut melalui komunikasi whatsapp yang terekam dan ujung-ujungnya meminta uang senilai 60 juta rupiah. Dengan kondisi terdesak korban hanya membawa uang senilai 10 juta dan memberikannya langsung ke DS dan W.

Dalam aksinya, para pelaku dugaan pemerasan dipergoki sejumlah rekan-rekan dari SPPG dan dimintai penjelasannya. Dalam pengakuan DS da. W, mereka diperintahkan oleh Y untuk ambil uang di Kepala SPPG dengan nomimal puluhan juta rupiah. Terkait persoalan yang menjadi perkara ancaman terhadap korban adalah menyangkut foto selfi antara Kepala SPPG Muhamad Mahpud dengan salah satu wanita relawan SPPG.

Atas kejadian tersebut, Kepala SPPG Dramaga Babakan beserta rekan-rekan SPPG membawa kedua oknum wartawan yang berinisial DS dan W ke Polres Bogor Kabupaten. Persoalan ini menjadi tanda tanya besar, pasalnya bukti ancaman, dan permintaan uang senilai 60 juta rupiah dari para oknum wartawan itu menjadi bukti ril. Bahkan mereka mengancam dengan foto selfi antara kepala SPPG Dramaga Babakan dengan wanita relawan SPPG menjadi senjata pengancaman yang berbunyi ‘jika tidak diberikan uang senilai 60 juta rupiah, maka akan dinaikan 4 media yang sudah ready’.

Foto yang tidak ada unsur pornografi dan lainnya dikaitkan oleh ketiga oknum wartawan tersebut sebagai bentuk hubungan yang kurang pas. Sehingga diframing mengarah kepada kenyamanan kerja.

Berdasarkan pengakuan korban Muhamad Mahpud kepada FWJ Indonesia, Rabu (21/10/2026) bahwa dirinya tidak menjalin hubungan lebih dan tidak ada hubungan spesial apapun melainkan hanya pekerjaan dengan wanita yang disebut-sebut itu. Foto selfi yang diframing oleh para oknum wartawan tersebut merupakan foto lama sebelum si wanitia menikah bulan Januari 2026.

“Itu penggiringan opini mereka mas, dan seakan-akan saya ada wil atau hubungan lebih dengan wanita relawan SPPG saya itu, padahal foto selfi itu terjadi ketika para karyawan dan relawan saya makan bareng disalah satu rumah makan sebagai bentuk puji syukur kami atas dapur MBG yang siap produksi. “Jelas Mahpud.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyayangkan adanya dugaan kuat ancaman dan pemerasan yang dilakukan ketiga oknum wartawan berinisial DS, W dan Y.

“Kami sudah mendapatkan bukti-bukti adanya rekaman ancaman dan permintaan sejumlah uang senilah 50 jt – 60 jt rupiah dari korban. Bahkan ada disituh bahasa persoalan ini cukup mereka yang tau (ketiga oknum wartawan) dengan Muhamad Mahpud, jangan sampai ada yang tau. “Beber Opan melalui keterangan pers nya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Opan menilai prilaku ketiga oknum wartawan itu telah mencoreng harkat dan martabat profesi jurnalis. “Itu sangat jelas telah menjatuhkan dan menghancurkan nama baik profesi jurnalis, jadi harus ada efek jera untuk mereka. “Ucapnya.

Sebelumnya dalam artikel jabar online menyebut bahwa peristiwa itu telah menjadi sorotan setelah muncul laporan pegawai terkait dugaan perilaku tidak pantas terhadap seorang relawan perempuan yang disebut telah menikah.

Seorang pegawai SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sejumlah rekan kerja merasa risih dengan dugaan interaksi fisik antara Muhamad Mahpud dan relawan tersebut di lingkungan dapur.

Sebelumnya, Muhamad Mahpud mengklarifikasi bahwa foto bersama relawan tersebut diambil sebelum perempuan itu menikah.[]

​Berpusat di Lapangan Bonanza Sentralen, ajang olahraga massal yang dimulai sejak pukul 05.00 WIB ini berhasil menyedot perhatian masyarakat luas. Tak kurang dari 1.750 peserta yang terdiri dari komunitas lari, elemen pemuda, masyarakat umum, hingga jajaran aparatur kewilayahan turut memadati rute lari di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

​Untuk menjamin Pengamanan Terpadu Ciptakan Ketenangan Peserta keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, serta kenyamanan seluruh peserta, pengamanan ketat diterapkan secara terpadu oleh personel gabungan TNI-Polri, Satpol-PP Kecamatan Parungpanjang, unsur Forkopimcam, serta Pemerintah Desa se-Kecamatan Parungpanjang.

​Langkah preventif dilakukan melalui pemetaan titik rawan kemacetan dan penempatan personel Babinsa serta Bhabinkamtibmas di setiap persimpangan jalan vital, mulai dari titik start, rute lari, hingga garis finish. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

​Komandan Koramil (Danramil) 0621-23/PP, Kapten INF Junaedi, S.Sos., M.IP., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tingginya antusiasme warga dan soliditas antarinstansi yang terjalin selama acara berlangsung.

​”Kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga dan promosi gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkokoh sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya,” ujar Kapten INF Junaedi.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan ini menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung setiap kegiatan positif yang membangkitkan semangat persatuan bangsa.

​Sementara itu, Ketua KOK Parungpanjang sekaligus Ketua Penyelenggara Kegiatan, Muhammad Rodis Faisal yang akrab disapa Lurah Caning, turut menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara.

​”Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, jajaran panitia,media,Muspika, serta pihak pengamanan. Semoga melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memperingati HUT ke-81 TNI, tetapi juga berhasil mewujudkan masyarakat Parungpanjang yang semakin sehat dan solid,” tutur Muhammad Rodis Faisal.[]

​Mohamad Rodis Faisal yang akrab disapa Lurah Caning, menegaskan bahwa keberadaan TNI di tengah-tengah warga telah memberikan dampak transformatif yang nyata. Kehadiran aktif personel TNI, khususnya Babinsa), terbukti menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim kemasyarakatan yang aman, harmonis, dan terkendali.

​”Alhamdulillah, melalui kepemimpinan Kapten INF Junaedi beserta jajaran Babinsa, wajah Parungpanjang kini mengalami transformasi signifikan. Wilayah kami menjadi jauh lebih kondusif, sinergis, dan aman,” ujar M. Rodis Faisal.

Ia menggaris bawahi bahwa pendekatan humanis serta pembinaan kewilayahan yang berkesinambungan oleh Babinsa merupakan kunci sukses terciptanya kondusivitas. Sinergi yang terjalin erat antara Babinsa dan pemerintah desa tidak hanya mempermudah penyaluran aspirasi warga, tetapi juga efektif dalam memitigasi serta menyelesaikan potensi potensi dinamika sosial secara responsif.

​Menyongsong usia TNI yang ke-81, Pemerintah Desa Lumpang berharap kemitraan strategis ini dapat terus diperkuat dan diresapi oleh seluruh desa di wilayah Kecamatan Parungpanjang.

​”Harapan kami ke depan, sinergitas antara TNI dan seluruh jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Parungpanjang dapat semakin solid. Kita menghendaki TNI senantiasa menyatu di hati rakyat, sehingga masyarakat Parungpanjang benar-benar merasa memiliki TNI. Bersama rakyat, TNI kuat!” pungkasnya. [R.Hidyat]

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 5 mengatur larangan bagi PNS. Setidaknya ada 14 poin larangan, di antaranya perihal penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan, hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

“Bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa pegawai PNS di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong dan beberapa lainnya, yaitu melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan diancam di Pasal 8,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Rudi Setiawan, dalam jumpa pers, Jakarta, Senin (5/10).

“Di antaranya 1 orang pegawai diberhentikan, kedua ada kami rekomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan sanksi,” lanjutnya.

Jenis hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Sedangkan jenis hukuman berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Rudi tidak menyampaikan informasi perihal identitas para pegawai yang dijatuhi sanksi tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, pada Rabu (30/9). Pembongkaran dilakukan setelah didesak oleh Komisi XIII DPR RI saat mendatangi Lapas.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran terhadap fasilitas mewah tak berizin ini guna mencegah penyalahgunaan.

“Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu,” kata Sugiat.

Sebelum dibongkar, Komisi XIII DPR meminta isi properti dalam hunian mewah Lapas dicatat untuk proses penyidikan selanjutnya.

Hal ini disampaikan anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, saat kunjungan kerja DPR ke Lapas Cibinong.

“Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisasi dengan baik karena ini sedang dalam proses penyidikan,” kata Rieke pada Rabu (30/9).

Atas polemik fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan mengundurkan diri.

KAB BOGOR – Aktivitas sekelompok orang di Jalan Desa Lewinutug Nomor 61–62, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor mendadak menjadi perhatian publik. Pasalnya di lokasi itu awak media mendapati aktivitas para penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite. Terpantau ada tiga sepeda motor jenis Thunder terparkir. Tangki kendaraan tersebut terlihat telah di modifikasi.

Tak hanya sepeda motor, sejumlah wadah berisi BBM juga terlihat berada di lokasi. Sedikitnya terdapat tujuh jerigen, dengan empat di antaranya berisi Pertalite, sedangkan tiga lainnya dalam kondisi kosong.

Sejumlah galon bekas air mineral berkapasitas sekitar 15 liter juga terlihat berada di lokasi. Tiga galon tampak berisi Pertalite, sementara empat lainnya dalam kondisi kosong dan diduga merupakan bekas wadah BBM.

Yang membuat awak media semakin mempertanyakan aktivitas tersebut adalah ketika terlihat satu sepeda motor sedang memindahkan Pertalite ke dalam jerigen biru berkapasitas sekitar 35 liter. Saat proses tersebut berlangsung, selang terlihat masih terpasang dari tangki sepeda motor menuju jerigen.

Awak media dari Indonesia Cerdas Nes (ICN) kemudian mencoba melakukan konfirmasi kepada dua pria yang berada di lokasi. Ketika ditanya dari mana BBM tersebut diperoleh, keduanya menyebut BBM dibeli dari SPBU Lampu Merah Sentul dan SPBU Babakan Madang.

Tak lama berselang, seorang perempuan keluar dari dalam lokasi. Perempuan tersebut terlihat merekam. Dia mempertanyakan kedatangan awak media dan menyatakan bahwa dirinya bersama suaminya tidak melakukan kesalahan.

Sebagai fungsinya, awak media dari ICN kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk melakukan konfirmasi dan berikan edukasi terkait regulasi Undang Undang Migas terkhusus adanya aktivitas mengenai keberadaan sejumlah motor, jeriken dan galon berisi BBM Pertalite.

Namun, situasi kemudian semakin tegang. Perempuan tersebut kembali menegaskan bahwa BBM yang mereka miliki dibeli dari SPBU dan bukan hasil mencuri.

Ia juga mempertanyakan maksud awak media datang ke lokasi serta menyampaikan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Dedi Mulyadi.

Karena kondisi di lokasi semakin tidak kondusif, awak media akhirnya menghubungi layanan kepolisian 110 sekitar pukul 03.28 WIB.

Laporan tersebut kemudian mendapat respons dari layanan 110. Awak media pun menunggu kedatangan petugas ke lokasi. Namun hingga sekitar pukul 03.50 WIB, petugas kepolisian belum juga tiba.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah orang yang diduga rekan-rekannya mulai berdatangan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar pukul 04.14 WIB, awak media akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi.

Sahatma Refindo, Pimpinan Redaksi indonesiacerdasnews.com (ICN) angkat bicara terkait viralnya video yang beredar di medsos.

“Adanya seorang pria dalam video viral yang mengaku awak media ICN memang benar wartawan di media ICN dan bertugas di Kabupaten Bogor dan aktif di Organisasi Wartawan Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia. Pria tersebut bernama Insaan Athoriik, dan memang sedang bertugas untuk meliput tentang temuan pelanggaran peredaran/perdagangan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Bogor yang di perjual belikan secara ilegal”.

Sahatma menyayangkan, jurnalis yang sedang bertugas malah di fitnah dan viral di medsos dengan penggiringan opini negatif oleh masyarakat yang menilai bahwa tugas jurnalis seperti itu salah, padahal sudah sangat jelas disitu ada pelanggaran tentang UU migas yang mengatur regulasi perdagangan/peredaran BBM bersubsidi, “Ucapnya tegas.

Selain itu, menjual BBM Bersubsidi secara eceran juga rawan kebakaran dan membahayakan masyarakat sekitar.

“Aparat Penegak Hukum harusnya cepat tanggap dan ambil tindakan tegas, jangan malah melakukan pembiaran secara sengaja atas adanya pelanggaran hukum secara terang-terangan dan membahayakan keselamatan masyarakat umum. “Urai Sahatma mantan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Provinsi Banten.

Ia menambahkan, APH diminta tindak tegas atas dugaan jual beli BBM Bersubsidi jenis Pertalite dengan modus membeli BBM Bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan motor thunder yang memiliki tangki kapasitas besar dan menjualnya kembali secara eceran kepada masyarakat umum karna sangat merugikan Negara dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Jum’at (11/9/2026) mengatakan publik harus melihat dalam berbagai sisi. Terlebih adanya regulasi hilir mudik Migas telah diatur Undang Undang.

“Penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, termasuk pengecer tanpa izin dan penimbunan, diatur dan diancam dengan sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Jelas Opan.

Dia juga menyinggung celoteh Kang Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat yang memframing tudingan miring dan tidak elok terhadap profesi wartawan dan LSM. Dalam video yang dibuatnya melalui akun pribadinya DeMul, die membela pelaku tindak kejahatan meski itu dilakukan oleh rakyat biasa.

“KDM jangan aaal bicara, Hukum tidak berpihak pada siapapun. Jika benar ada di peristiwa itu awak media melakukan unsur pemerasan dan meminta uang, silahkan di proses. Namun kejadian Minggu (6/9/2026) dini hari itu jelas rekan jurnalis konfirmasi dan memberikan edukasi, maka saya katakan disini KDM salah kaprah dan terkesan tidak memahami regulasi hilir mudik Migas dan UU Migas. Celoterhnya ngeblunder dan memicu kemarahan profesi jurnalis dan LSM. “Beber Opan.

Secara profesi, Opan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera menarik ocehannya dan meminta maaf kepada wartawan serta LSM karena ocehannya itu menyebut oknum wartawan dan LSM jelek di mata publik.[]

​Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat massal yang mengambil titik start dari Lapangan Sanke Lux, Kampung Perdayu Cilangkap, dan berakhir di Lapangan BUMDes Desa Lumpang Perum 1. Di sepanjang rute, para peserta tampak bersemangat mengikuti jalan sehat yang diselingi dengan beragam perlombaan rakyat.

​Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Muspika Kecamatan Parungpanjang, meliputi Camat, Kapolsek, serta Danramil Parungpanjang yang diwakili oleh Batu Ud Koramil 0621-23/PP. Hadir pula perwakilan APDESI, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (Grib Jaya dan BPPKB), budayawan, serta Karang Taruna Desa Lumpang.

​Kepala Desa Lumpang, H.M. Rodis Faisal atau yang akrab disapa Lurah Caning menyampaikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti nyata kuatnya tali silaturahmi dan semangat kebersamaan warga.

​”Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan 106 tahun Desa Lumpang. Sesuai semangat ‘Desa Lumpang Gemilang’, kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan desa di berbagai sektor demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Lurah Caning di sela-sela acara.

​Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Muspika, panitia penyelenggara, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran acara.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Desa Lumpang, Dadi Suwadi, menegaskan bahwa keberhasilan acara ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif seluruh tim selama dua minggu terakhir.

​”Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat sinergi semua pihak, mulai dari Pemerintah Desa, Muspika, rekan-rekan ormas, hingga masyarakat luas. Di usia yang telah menembus satu abad lebih ini, kami berharap Desa Lumpang semakin solid dan maju,” ungkapnya.

​Dukungan dan apresiasi juga mengalir dari insan pers. Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Bogor Raya, Anwar Achmad, turut menyampaikan ucapan selamat atas peringatan bersejarah ini.

​”Selamat Hari Ulang Tahun ke-106 untuk Desa Lumpang. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Kades Caning, Desa Lumpang semakin maju, selalu gemilang, dan terus menyejahterakan seluruh warganya,” tutur Anwar saat ditemui di Sekretariat FWJI Bogor Raya.

​Kemeriahan Puncak Peringatan HUT Desa Lumpang ke-106 ditutup secara resmi dengan pembagian doorprize dan panggung hiburan rakyat yang disambut hangat oleh seluruh warga yang hadir.[]

Kedua gempa tersebut berpusat di wilayah barat daya Kota Bogor.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa pertama terjadi pada pukul 11.23 WIB dengan magnitudo 2,0.

Gempa tersebut berpusat di 25 kilometer barat daya Kota Bogor, dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasinya berada pada koordinat 6,69 Lintang Selatan dan 106,59 Bujur Timur.

“Gempa Mag:2.0, 03-Sep-2026 11:23:20 WIB,” tulis BMKG melalui akun X @infoBMKG, Kamis.

Selang sekitar satu menit, gempa kembali terjadi pada pukul 11.24 WIB dengan magnitudo 2,3.

Pusat gempa kedua berada 27 kilometer barat daya Kota Bogor dengan kedalaman 6 kilometer.

Lokasinya tercatat pada koordinat 6,74 Lintang Selatan dan 106,60 Bujur Timur.

“Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat ditanya mengenai kemungkinan penyidik memanggil Rudy dalam perkara yang sedang ditangani KPK.

Budi menjelaskan penyidik berwenang memanggil saksi yang dinilai memiliki pengetahuan untuk menerangkan konstruksi perkara.

Menurut dia, pemeriksaan saksi diperlukan agar penyidik dapat melihat konstruksi perkara secara utuh sekaligus mendalami peran pihak-pihak terkait.

“Selain konstruksi utuh, peran dari masing-masing pihak ini akan ter-capture (terpotret, red.) dalam tahap penyidikan ini,” katanya.

KPK saat ini menyidik dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga bersumber dari pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai Bappenda.

Penyelidikan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, KPK juga menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Pada Kamis (27/8), KPK menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.