Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana saat konferensi pers di Palembang, Selasa malam, menerangkan diduga provokator itu ialah Riki Kurniawan yang diamankan dan didapati membawa dua bilah senjata tajam.

Ia menegaskan akan mendalami secara menyeluruh untuk mengungkap kasus ini dengan menerapkan scientific.

“Kami sesuai perintah Kapolri akan mengungkap secara menyeluruh terkait kasus ini,” katanya.

Adapun dua orang wartawan yang menjadi korban kekerasan dan pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan adalah Rachmad Kurniawan (Jurnalis Sriwijaya Post / Tribun Sumsel), mengalami luka paling parah, pengeroyokan fisik membabi buta, serta pendarahan di bagian hidung.

Kemudian Mulyadi (Jurnalis PAL TV), mengalami luka memar di wajah dan luka robek pada bibir setelah mencoba melerai dan menyelamatkan rekannya.

Selain itu juga terdapat korban lain yang teridentifikasi yakni dua mahasiswa dan satu anggota intel Polda Sumsel.

Adapun kronologi kejadian kericuhan bermula di depan pintu kedua Mapolda Sumsel hingga kawasan lampu merah Simpang Polda pada Selasa (13/10/2026) sore.

Penyebab kericuhan, situasi memanas ketika sekelompok orang berkaos hitam yang sedang membagikan masker bersitegang dengan rombongan mahasiswa dari aliansi Cipayung yang hendak menggelar aksi unjuk rasa terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto di Semarang, Rabu, mengatakan kepolisian telah memperoleh informasi mengenai sejumlah kegiatan yang akan digelar dalam rangka Hari Tani Nasional.

Kegiatan yang terdata antara lain berlangsung di Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal dengan bentuk kegiatan mulai penyampaian aspirasi, audiensi, diskusi publik hingga doa bersama.

Menurut Yuliyanto, penyampaian informasi mengenai agenda tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat agar warga dapat menyesuaikan aktivitas, terutama di sekitar lokasi kegiatan maupun jalur yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

Di Kota Semarang, rangkaian kegiatan dipusatkan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan agenda puncak pada Kamis (24/9).

Peserta direncanakan berasal dari sejumlah wilayah Karesidenan Pati, yakni Pati, Jepara, Rembang, Blora, Kudus, dan Grobogan. Sejumlah elemen di Kota Semarang juga direncanakan bergabung.

Sementara di Kabupaten Cilacap direncanakan penyampaian aspirasi dengan sasaran Kantor Bupati atau DPRD Kabupaten Cilacap.

Di Kota Salatiga dijadwalkan diskusi publik mengenai reforma agraria pada Kamis (24/9), sedangkan di Kabupaten Kendal terdapat kegiatan “Aksi Jogo Bumi Hari Tani” dalam bentuk doa bersama di Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo.

Adapun di Kabupaten Karanganyar, kegiatan berupa audiensi dengan DPRD setempat dijadwalkan berlangsung pada Jumat (25/9).

“Hari Tani sebagai momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan terkait pertanian, agraria maupun lingkungan. Penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang,” kata Yuliyanto.

Ia mengatakan Polda Jawa Tengah bersama jajaran kewilayahan siap memberikan pelayanan dan terus berkomunikasi dengan penyelenggara agar seluruh kegiatan berlangsung tertib dan kondusif.

Kepolisian juga mengingatkan peserta kegiatan untuk mematuhi ketentuan dalam menyampaikan aspirasi serta menghormati hak masyarakat lainnya.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan petugas, terutama apabila terjadi pengaturan maupun pengalihan arus lalu lintas.

​”Personel yang disiapkan terdiri atas Polda Metro Jaya sebanyak 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pengamanan itu disebar di beberapa titik krusial di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, termasuk untuk mengamankan rangkaian kegiatan masyarakat dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.

​Terkait prosedur pengamanan, dia menegaskan seluruh personel pengamanan dilarang keras membawa senjata api, sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya dan Prosedur Operasional Standar atau Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

​”Tidak boleh membawa senjata api dalam pelaksanaan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum. Kita menyampaikan secara profesional dan humanis,” ujar Budi.

Baca juga: Polda Metro Jaya tekankan pengamanan unjuk rasa humanis tanpa senjata api

​Polda Metro Jaya menekankan penyampaian aspirasi di muka umum dijamin oleh Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998. Namun, Budi mengingatkan agar para peserta aksi tetap mematuhi Pasal 6 UU No. 9/1998 dengan menghormati hak-hak warga masyarakat lainnya yang sedang beraktivitas.

​Mengenai lokasi aksi, kepolisian menyarankan agar elemen masyarakat tidak memusatkan kegiatan di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, maupun Sudirman. Menurut Budi, kawasan tersebut merupakan center of gravity Jakarta yang menjadi pusat perekonomian, perhotelan, serta transportasi publik.

​Terkait rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran HI, Monas, dan Jalan Merdeka Selatan, kepolisian memastikannya bersifat situasional.

Budi juga mengimbau masyarakat agar memantau pembaruan informasi situasi lalu lintas melalui media sosial serta saluran informasi resmi Polda Metro Jaya.

​Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar unjuk rasa pada Selasa dengan Seruan Aksi Merebut Kemerdekaan sehari setelah perayaan HUT ke-81 RI.

Unjuk rasa tersebut rencananya digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diumumkan melalui unggahan pada akun Instagram resmi BEM UI @bemui_official.

Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi Objek Vital Nasional (Obvitnas) agar situasi tetap kondusif.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, dipicu oleh belum diterbitkannya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah untuk wilayah Belitung dan Belitung Timur. Belum terbitnya persetujuan RKAB tersebut berdampak pada terhambatnya penyerapan hasil produksi bijih timah dari masyarakat melalui CV Mitra resmi PT Timah, sehingga pembayaran imbal jasa kepada para penambang ikut mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat penambang yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya dari hasil penjualan bijih timah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, ribuan masyarakat penambang melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Wastam PT Timah dan Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Dalam perkembangan situasi di lapangan, aksi tersebut mengalami eskalasi sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran di area Kantor Wastam PT Timah serta meningkatnya potensi gangguan keamanan di sekitar objek vital perusahaan.

Menyikapi perkembangan situasi tersebut, Komandan Korem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi, memerintahkan Komandan Kodim 0414/Belitung, Letkol Inf Rahman Safi’i Tanjung, dan Komandan Yonif TP 845/Ksatria Satam, Letkol Inf Barlian Prabowo, untuk segera mengambil langkah pengamanan guna mencegah meluasnya gangguan keamanan serta meminimalkan potensi kerugian terhadap aset negara maupun masyarakat.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Yonif TP 845/Ksatria Satam segera mengerahkan personel untuk melaksanakan pengamanan di kawasan Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung PT Timah. Pelaksanaan pengamanan dilakukan atas permintaan PT Timah dalam rangka pengamanan Objek Vital Nasional, mengingat PT Timah merupakan salah satu objek strategis nasional yang memerlukan perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan. Pelibatan prajurit TNI dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tugas TNI dalam membantu pengamanan objek vital nasional.

Dalam pelaksanaan pengamanan, Yonif TP 845/Ksatria Satam bekerja sama dengan personel Kodim 0414/Belitung. Seluruh personel melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional, sesuai arahan Danrem 045/Garuda Jaya agar setiap tindakan pengamanan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.

Pasca pelaksanaan aksi unjuk rasa, Kodim 0414/Belitung bersama Yonif TP 845/Ksatria Satam tetap menyiagakan personel untuk melaksanakan pengamanan pada sejumlah objek vital PT Timah di wilayah Belitung dan Belitung Timur, meliputi Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung serta 15 (lima belas) Stasiun Pengumpul (STP) PT Timah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lanjutan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan para pekerja.

Komandan Kodim 0414/Belitung, Letkol Inf Rahman Safi’i Tanjung, mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Belitung dan Belitung Timur serta mengedepankan penyelesaian setiap permasalahan melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pembangunan daerah.