Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji membenarkan rotasi tersebut yang tertuang dalam Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor SJ.00.1384 FPG/DPR RI/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan ditujukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Posisi Ketua Komisi X DPR yang sebelumnya dijabat Hetifah Sjaifudian kini diisi Agung Widyantoro.

Sementara itu, posisi Ketua Komisi XII DPR yang sebelumnya dijabat Bambang Patijaya kini diisi Melchias Markus Mekeng.

Golkar juga mengganti sejumlah wakil ketua komisi. Agun Gunanjar Sudarsa ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR menggantikan Zulfikar Arse Sadikin, sedangkan Daniel Mutaqien Syafiuddin menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Sari Yuliati.

Kemudian, Hanan A Rozak ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR menggantikan Panggah Susanto.

Agung Widyantoro sebelumnya menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Setelah Agung ditunjuk menjadi Ketua Komisi X DPR, posisi Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar diisi Hasan Basri Agus.

Selain merotasi pimpinan AKD, Golkar mengganti Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR yang sebelumnya dijabat Sari Yuliati dengan Gde Sumarjaya Linggih.

Sarmuji mengonfirmasi pergantian tersebut. Sari sebelumnya telah ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Artikel Golkar Rombak Susunan Pimpinan di DPR pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Keamanan masyarakat memang bukan hanya persoalan institusi tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab negara secara keseluruhan,” kata Amelia di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan sinergi pengamanan antara TNI dan Polri harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TNI memiliki tugas dan fungsi pertahanan negara, sementara Polri memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Amelia, upaya dari TNI yang akan turut membantu keamanan masyarakat harus benar-benar membuat masyarakat merasa terlindungi, bukan justru merasa takut.

Oleh karena itu, dia meminta TNI agar pendekatan keamanan harus selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, profesionalisme aparat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Karena itu, sinergi TNI dan Polri menjadi sangat penting, khususnya ketika terdapat situasi yang membutuhkan dukungan dan penguatan di lapangan,” katanya.

Meski begitu, dia mengapresiasi komitmen Panglima TNI yang akan turut membantu memastikan keamanan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa keamanan rakyat merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara.

“Ke depan, yang perlu diperkuat adalah mekanisme koordinasi TNI-Polri agar setiap bentuk perbantuan berjalan jelas, terukur, transparan, dan efektif,” kata dia.

Baca juga: Panglima imbau masyarakat tak terprovokasi hoaks di media sosial

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.

TNI, imbuh Jenderal Agus, sudah dan akan terus melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah demi menjaga rasa aman di masyarakat. Dalam hal ini, TNI juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya.

“Apalagi nanti kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan HUT kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia,” kata Agus, Senin (13/8).

Artikel DPR: TNI-Polri Harus Saling Memperkuat Tanpa Ambil Kewenangan pertama kali tampil pada Kabar Today.