Awalnya ketegangan menyelimuti suasana di Polsek Pinang, namun perlahan Suasana haru mendera isi ruang kerja Kapolsek Pinang Iptu Adityo Wijarnako. Disudut belakang meja kerjanya, Kapolsek terlihat kaget ketika pengurus dan anggota FWJI Tangkot menyerobot masuk sambil membawa kue ulangtahun dengan diiringi nyanyian happy birthday ke 40 tahun.

Selain ucapan selamat, momen itu juga menjadi ajang pamitan Kapolsek Pinang yang akan bertugas di tempat baru di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Selatan, tepatnya di Polsek Kelapa Dua.

Ketua FWJ Indonesia Korwil Kota Tangerang, Cecep Yuliardi mengatakan dengan iringan doa dan perhatian ini menjadikan rasa keakraban bukan lagi antara perwira Polri dengan masyarakat, akan tetapi sudah menyatu seperti saudara.

“Saya Cecep Yuliardi Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Tangerang Kota mengucapkan barakallah fii umrik untuk abangdaku saudaraku Iptu Adityo. Semoga bertambahnya usia akan memantapkan langkahnya dalam memegang amanah untuk keluarga, karir, masyarakat serta pengabdian yang tulus untuk Bangsa dan Negera. “Ucap Cecep.

Dia juga menyampaikan rasa sedih dan terharu atas perpisahan nantinya setelah Iptu Adityo tidak lagi bertugas di Polsek Pinang. “Mungkin orang yang paling bersedih di Pinang ini adalah saya, karena beliau akan menunaikan tugas pindah ke Polres Tangerang Selatan. “Lirihnya.

Dikesempatan yang sama, Kapolsek Pinang menyampaikan rasa terimakasih atas kado dadakan di hari miladnya yang ke 40 tahun. Dia juga memohon doa restu dalam menjalankan tugas yang diemban Negara kepadanya.

“Terima kasih banyak atas surprise dan dukungannya selama ini oleh keluarga besar FWJ Indonesia. Mohon doanya, saya akan melanjutkan tugas di Polsek Kelapa Dua, Polres Tangerang Selatan. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan bisa terus berkontribusi untuk masyarakat. “Ulas Adityo.

Acara ditutup dengan foto bersama, jabat tangan, dan pemotongan kue. Tampak Kapolsek Pinang didampingi Ketua FWJ Indonesia Korwil Kota Tangerang beserta perwakilan jajaran pengurus lainnya dengan latar belakang logo Polda Metro Jaya dan Bendera Merah Putih.

FWJI Korwil Kota Tangerang berharap hubungan baik antara insan pers dan kepolisian dapat terus terjalin baik sebagai mitra strategis.[]

Artikel Rayakan HUT ke 40, Kapolsek Pinang Terima Kejutan dari FWJI Korwil Kota Tangerang pertama kali tampil pada Kabar Today.

Melalui keterangan resminya, Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara Uunk Din Parunggi menyatakan permohonan maaf kepada rekan-rekan media dan semua pihak atas kesalahpahaman dan kurangnya harmonisasi yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama publikasi, diseminasi informasi dan pemberitaan kantor pertanahan Jakarta Utara dengan salah satu media online yang mengakomodir beberapa media untuk pempublikasian.

“Kami sebelumnya meminta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Bukan maksud kami untuk melakukan penyekatan kebebasan Pers, akan tetapi disini kami ingin adanya sinergitas dan humanitas yang baik antar media dan rekan-rekan lainnya,” ucap Uunk.

Dia juga menyatakan, terhitung tanggal 1 September 2026 perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara ATR/BPN Jakarta Utara dengan salah satu media online yang mengakomodir pemberitaan publikasi dicabut alias dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Iya, MoU itu sudah kami batalkan terhitung 1 September 2026. Kami akan lakukan evaluasi dan mencari solusi yang tepat agar dapat diterima oleh semua pihak, untuk perbaikan Strategi Komunikasi (Strakom) kedepannya dengan membangun media center,” jelas Uunk.

Dia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran demi kebaikan bersama.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyambut baik atas penegasan yang dsampaikan ATR/BPN Jakarta Utara.

Dalam pertemuan yang berlangsung diruang Kepala Kantor ATR/BPN itu, Opan menilai sangat apresiatif karena tertuang beberapa solusi kedepan guna membangun sinergitas media.

Diantaranya;
1. ATR/BPN Jakarta Utara telah mencabut atau membatalkan perjanjian kerjasama atau MoU dengan salah satu media untuk mengakomodir publikasi;

2. Akan dibangunnya wadah media center sebagai tempat kawan-kawan jurnalis di ATR/BPN Jakarta Utara;

3. Menciptakan suasana yang humanis dan penuh kekompakan guna menjaga kondusifitas wilayah;

4. Menjaga pilar demokrasi dengan menata serta mengelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

“Kita berharap solusi itu tidak lagi adanya penyekatan kebebasan pers dan tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik maupun identitas diri profesi yang independen sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” pungkas Opan.[]

Artikel ATR BPN Jakarta Utara Klarifikasi Insiden Kesalahpahaman Yang Terjadi Antar Media pertama kali tampil pada Kabar Today.

Peristiwa pembongkaran lapak PKL itu terjadi pada Rabu (2/9/2026) yang dimulai sekitar pukul 09.30 wib. Pasalnya kejadian memalukan tersebut telah menjadi sorotan dan kritikan keras dari banyak pihak. Tindakan yang dilakukan oleh gabungan satpol Koja dan Satpel Perhubungan Koja dinilai tebang pilih dalam melakukan penertiban dan tidak sesuai dengan aturan. Hal itu dikatakan Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD DKI Jakarta, Rosid dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Kamis (3/9/2006).

Dia mengatakan penertiban PKL di Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Selain itu, lanjut Rosid, Satpol PP DKI Jakarta dalam melaksanakan penertiban melalui Operasi Bina Tertib Praja yang mengedepankan langkah persuasif, seperti sosialisasi, imbauan, dan surat peringatan sebelum penindakan fisik atau penyitaan barang.

“Penegakan Perda harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara para pedagang, ” ucap Rosid.

Dalam kasus ini, kata Rosid penertiban lapak di Jalan Lorong 104 Lokbin UMKM Permai yang dilakukan Satpol PP Koja serta Satpel Perhuhungan Koja salah sasaran dan terindikasi adanya aduan yang salah. Mengingat di sepanjang jalan itu ada puluhan lapak pedagang, namun yang dibongkar hanya satu lapak yakni milik seorang pedagang bernama Syudarjad. Dia menduga tindakan itu adanya unsur pesanan dari salah satu oknum LMK kelurahan Koja.

“Tindakan yang tebang pilih dan tidak sesuai aturan Perda Nomor 8 Tahun 2007 serta Pergub DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 20025. Untuk itu, FWJ Indonesia akan membawa pekara ini ke pihak-pihak terkait untuk mendesak Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para oknum satpol PP dan Satpel Perhubungan tersebut,” jelas Rosid.

Dia juga menyebut atas tindakan yang dilakukan Satpol PP Koja dan Satpel Perhubungan Koja telah membuat kerusakan barang-barang milik Syudarjad.

Sementara itu, Syudarjad mengaku sangat kecewa atas tindakan penertiban yang terjadi di lapaknya dengan cara bongkar paksa. Sedangkan menurut dia banyak lapak yang sejajar dengannya tidak dibongkar.

“Saya tidak pernah menerima surat peringatan maupun pemberitahuan lisan dari mereka, tiba-tiba kok main bongkar ajh, terlebih barang-barang saya dirusak mereka,” kata Syudarjad.

Sampai berita ini diturunkan belum adanya keterangan resmi dari pihak Manpol PP Koja maupun Satpel Perhubungan Koja. Bahkan kata Rosid, dirinya telah berkomunikasi ke Kasat PP Walikota Jakarta Utara Budhy Novian. Dalam keterangan melalui WhtasApp pribadinya, Kasat Pol PP mengajak Rosid untuk diskusi bersama terkait kejadian Rabu kemarin sambil ngopi dikantornya’, namun ajakan tersebut tidak diyakan Rosid.[]

Artikel FWJ Indonesia Soroti Pembongkaran Satu PKL di Lokbin UMKM Permai Jakut Sebagai Pesanan pertama kali tampil pada Kabar Today.

Presiden juga mengingatkan bahwa regulasi dan penerapan sangsi pelanggaran para pelaku usaha ilegal Migas harus disikat habis. Mengingat hilir mudik migas teramat penting bagi rakyat Indonesia demi kelangsungan perputaran ekonomi bangsa.

Selain itu, Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta juga menekankan agar tidak ada pemain-pemain migas bersubsidi baik Gas 3 kg maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite dan solar subsidi.

Namun fakta dilapangan berbeda. Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia kembali menyoroti adanya pelaku usaha BBM solar ilegal di Brebes Jawa Tengah. Nama Opa Jhoni Ambon melambung sebagai orang kuat yang menjalankan bisnis hitam tersebut setelah adanya konfirmasi ril terhadap kordinator lapangannya yang berinisial TJ.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku usaha menggunakan armada truk fuso tronton bermuatan lebih dari 8 kempu / ton yang di design di dalamnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 6 armada berskala besar itu diturunkan untuk meraup BBM solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tengguli dan sekitarnya dalam kurun waktu 12 jam.

“Yang kami temui di SPBU Tengguli itu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 wib. Armadanya besar-besar, pengakuan dari para supir armadanya yang berhasil kami tanyakan ada 6 unit armada truk fuso tronton. Dan setiap harinya muter di SPBU-SPBU Tengguli ini dan sekitarnya,” ucap tim memberikan laporan temuannya pada Ketua Umum FWJ Indonesia, Minggu (23/8/2026).

Temuan itu lanjut tim, ditemuinya ketika melihat adanya kecurigaan beberapa armada truk fuso tronton bolak balik mengisi BBM solar subsidi sebanyak 3 kali dengan armada yang sama dan nomor plat berbeda-beda, dan itu diakui kebenarannya oleh mereka.

“Bayangkan jika 1 armada truk fuso tronton mengisi 8 ton, dikali kan saja 6 armada yang sama. 48 ton BBM solar bersubsidi sehari atau mungkin bisa sehari 2 kali mereka menyedotnya di SPBU-SPBU maka habislah subsidi BBM untuk rakyat. Kemudian mereka jual kembali dengan harga industri. Bangkrut Negara ini dibuatnya. “Jelas tim FWJ Indonesia.

Ironinya, tim Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia langsung dihadang oleh puluhan orang berkulit hitam yang diduga orang-orang Ambon. Namun belum terjadi insiden, datang seorang pria mengaku akamsi dan diketahui bernama berinisial DN dalam perkenalannya kepada tim. DN kemudian melerai untuk tidak terjadi keributan di area publik dan meminta sekawanan Ambon menjauh.

Selidik punya selidik, diakuilah bahwa pelaku usaha itu milik Opa Jhoni. Bahkan diakuinya juga untuk pengendali dilapangan alias orang keduanya Opa Jhoni yang disebut-sebut mereka bernama Ari Gimbal yang bertanggungjawab di wilayah SPBU Tengguli dan sekitarnya.

“Kami pertanyakan pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH), terkhusus wilayah hukum Polsek Tanjung, Polres Brebes Jawa Tengah. Apakah memang pelaku usaha sudah berkoordinasi dengan mereka sehingga merasa aman terkendali, atau memang ada kolaborasi Angsa Hitam dalam membangun strategi bisnis ilegal,” cecar Tim.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengatakan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Senin (24/8/2026). Pihaknya akan berkomunikasi ke Dirtipidter Polri, Polda Jateng, Kapolres Brebes dan Satgas Migas terkait.

‘Kami dari organisasi akan berkomunikasi intens dengan pihak-pihak terkait nanti. Kita juga akan kirim surat ke Dirtipidter Polri, Kapolda Jateng, Kapolres Brebes dan satgas Migas untuk penegakan dan penindakan UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena saya kira bukan hanya 1 pelaku usaha ilegal BBM subsidi solar. Mungkin marak di Purwokerto, Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Klaten, Grobogan, Demak, Banyumas, Pati, Kendal, Boyolali, Semarang, Solo dan wilayah lainnya. Intinya Jawa Tengah sepertinya sudah menjadi surganya para pelaku usaha BBM subsidi solar,” pungkas Opan.[]

Artikel Pergoki Armada BBM Solar Ilegal di SPBU Tengguli, Tim FWJI Dihadang Puluhan Preman pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD Provinsi Jawa Tengah dengan tegas menyoroti adanya dugaan kuat Bintang Romadhon melakukannya dengan unsur kesengajaan menunda bayar pajak kendaraan.

Kendaraan mobil Elf dengan logo dan nama Bintang Romadhon serta nomor plat R 1210 HA terlihat beroperasional sebagai iklan berjalan. Tentunya hal itu dinilai kurang elok dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

“Tim kami menemukan secara langsung di lapangan, mobil Elf yang bertuliskan nama dan logo Bintang Romadhon, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VIII Cilacap–Banyumas, ternyata pajak kendaraannya sudah kadaluarsa sejak 11–22. Hal ini tidak memberikan contoh yang baik kepada para pemilik kendaraan dan masyarakat pada umumnya. “Ungkap Hadi Try Wasisto melalui keterangan Pers nya di Cilacap, Senin (24/8/2026) yang juga didampingi Gatot Aji Suseno selaku Pembina Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia.

Hadi menegaskan bahwa ketaatan membayar pajak adalah kewajiban setiap warga Negara tanpa terkecuali, terlebih bagi pejabat publik dan wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberi contoh baik.

Hadi Try Wasisto juga menyampaikan bahwa hal ini disampaikan bukan untuk menyerang personal pribadi, melainkan demi menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat dan mendorong setiap pejabat publik untuk menempatkan diri sebagai contoh tauladan baik di tengah masyarakat.

Konflik lain muncul adanya penyebaran foto yang dilakukan Bintang Romadhon terhadap M Chamdi yang diketahui salah satu wartawan Tribun Cakranews yang juga menjabat sebagai Sekretaris FWJI DPD Jawa Tengah. Bintang memotret Chamdi dengan cara diam-diam menggunakan kamera ponsel pribadinya. Hasil jepretan foto itu kemudian disebarkan kepada wartawan jurnalis lain (SN) dengan keterangan yang menyatakan ada wartawan yang meminta uang.

Saat dikonfirmasi, M.Chamdi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta uang kepada Bintang Romadhon, yang terjadi justru saat perpisahan, Bintang Romadhon sendiri yang memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepadanya, bukan permintaan dari Chamdi.

Menyikapi adanya konflik dua arah, Hadi Try Wasisto R, selaku Ketua DPD Propinsi Jawa Tengah Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, memberikan pernyataan tegas bahwa:

1. Sebagai Ketua FWJ Indonesia DPD Jateng mendesak Bintang Romadhon meminta maaf atas tuduhan fitnahnya terhadap Chamdi dalam waktu 2X24 jam. Atau jika tidak, perkara ini akan menjadi perkara hukum;
2. meminta Ketua DPRD Provinsi Jateng untuk berikan sangsi etika terhadap prilaku Bintang Romadhon;

Saat di konfirmasi langsung oleh Ketua Umum FWJ Indonesia, Bintang Romadhon mengatakan melalui pesan whatsappnya bahwa terkait mobil elf, kata dia tidak digunakan untuk sehari-hari, karena kendaraan itu sedang dalam proses balik nama karena mutasi luar daerah.

Adapun terkait penyebaran foto wartawan Tribun cakranews yang sekaligus sekretaris FWJI DPD Jateng dirinya mengklaem bahwa foto itu dikirim ke rekan media Sani Ariyanto yang dikenalnya untuk menanyakan siapa Chamdi. Karena dirinya mengakui belum mengenalnya, dan datang meminta support mau ke Semarang.[]

Artikel Konflik Anggota DPRD Cilacap Bintang Romadhon dengan Wartawan Memanas pertama kali tampil pada Kabar Today.

Hal itu disampaikan ketua FWJ Indonesia Korwil Kab Bekasi, Siti Mariam dalam keterangan Pers nya di Bekasi. Kamis (20/8/2026) paska menanggapi Surat Jawaban DPMD Nomor: 400.10.2.4/2787-DPMD/2026 tanggal 13 Agustus 2026, yang merujuk pada ‘Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pilkades Serentak’.

“Dengan adanya keterbukaan informasi ini, publik jadi tau bahwa Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp59,9 Miliar untuk 154 desa. Ini langkah bagus menuju Pilkades yang bersih dan akuntabel. “ujar Mariam.

Berdasarkan Kepbup tersebut, rincian anggaran Pilkades 2026 adalah:
1. Rp40,17 Miliar untuk operasional TPS dan KPPS;
2. Rp16,09 Miliar untuk operasional dan honorarium Panitia Pilkades;
3. Rp3,36 Miliar untuk PPDP;
4. Rp308 Juta untuk Satlinmas.

FWJ Indonesia juga mencatat, pencairan dana dilakukan 2 tahap dan dasar perhitungannya menggunakan DPT Pilkada 2024 + 5%. Selain itu, Pilkades 2026 direncanakan menggunakan sistem digital.

Meski begitu, Mariam mendorong DPMD dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan melekat agar anggaran tidak disalahgunakan.

“Kami minta BPD, tokoh masyarakat, dan media di desa ikut mengawasi. Jangan sampai ada politik uang, mark-up, atau pemotongan honor panitia. Rp59,9 M. Ini uang rakyat, harus sampai ke sasaran. “tegas Mariam

FWJI Kabupaten Bekasi menyatakan siap menjadi mitra strategis dan kontrol publik dalam melakukan pemantauan di 154 desa penyelenggara Pilkades agar pesta demokrasi berjalan jujur, adil, dan damai.

FWJ Indonesia adalah organisasi profesi wartawan yang berkomitmen pada jurnalisme independen dan kontrol sosial untuk pembangunan.[]

Artikel FWJ Indonesia Dorong Pengawasan Publik Soal Anggaran Pilkades Rp59,9 Miliar Kabupaten Bekasi pertama kali tampil pada Kabar Today.

Melalui pernyataannya di Mojokerto, Rabu (19/8/2026), Simon mendesak agar proses pemeriksaan terhadap dua anggota polisi berinisial P dan D dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta mampu mengungkap seluruh fakta di balik peristiwa tersebut.

Kedua anggota tersebut diketahui tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Gresik, dengan asistensi Bidang Propam Polda Jawa Timur.

Sebelumnya, P dan D disebut mendatangi sejumlah warga di Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yang diduga dikaitkan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan informasi yang beredar, keduanya diduga meminta sejumlah uang kepada warga dengan alasan penyelesaian persoalan tersebut.

Situasi di lokasi kemudian disebut memanas hingga kedua anggota polisi tersebut dibawa ke Balai Desa Petung. Kondisi tersebut bahkan nyaris memicu aksi massa.

Kasihumas Polres Gresik, Iptu Hepi Muslih Riza, membenarkan bahwa P dan D merupakan anggota Polsek Duduksampeyan dan saat ini menjalani proses pemeriksaan internal.

“Terkait dua oknum anggota, saat ini sedang menjalani proses penyelidikan dari Sipropam Polres Gresik dan diasistensi oleh Bid Propam Polda Jatim. Betul. Itu anggota Polsek Duduksampeyan Polres Gresik,” ujar Hepi kepada awak media, Selasa (18/8/2026).

Menanggapi hal tersebut, Simon Bunadi menyatakan bahwa dugaan tersebut harus dipandang serius karena menyangkut integritas aparat penegak hukum sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami sangat prihatin atas adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan anggota kepolisian dalam persoalan ini. Apabila benar terdapat tindakan meminta sejumlah uang kepada warga dengan dalih penanganan dugaan judi online, maka hal tersebut harus diusut secara transparan dan objektif. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas Simon.

Menurutnya, upaya pemberantasan judi online merupakan bagian penting dari tugas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Namun, pemberantasan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prosedur, kewenangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Simon menegaskan, seseorang yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online tetap harus diproses berdasarkan bukti dan mekanisme hukum. Demikian pula apabila terdapat dugaan aparat menggunakan kewenangannya untuk meminta uang kepada masyarakat, dugaan tersebut harus diperiksa secara serius.

“Kami mendukung pemberantasan judi online. Namun pemberantasan judol harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar, bukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan dugaan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan,” tegasnya.

FWJI Minta Propam Ungkap Fakta Secara Utuh

Simon meminta pemeriksaan Sipropam tidak berhenti pada kronologi permukaan, tetapi mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Menurutnya, pemeriksaan penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari alasan kedatangan kedua anggota ke lokasi, dasar tindakan yang dilakukan, dugaan permintaan uang, nominal yang disebutkan, pihak yang memberikan atau dimintai uang, hingga kemungkinan adanya warga lain yang mengalami kejadian serupa.

“Kami berharap pemeriksaan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar mampu mengungkap fakta secara utuh, termasuk kronologi, dugaan permintaan uang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya warga lain yang mengalami kejadian serupa,” pintanya.

Ia juga menilai hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara proporsional kepada publik agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun penghakiman sebelum proses pemeriksaan selesai.

“Apabila ditemukan bukti pelanggaran disiplin atau kode etik, pihak yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai ketentuan. Sementara apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum pidana juga harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku,” terang Simon.

Jangan Sampai Kepercayaan Publik Tergerus

Simon menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, apabila terbukti, dapat berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat dan citra institusi kepolisian.

Karena itu, menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara tegas, objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.

“Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian hanya dapat dipertahankan apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani secara tegas, objektif, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Di sisi lain, Simon mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Peristiwa ketika kedua anggota polisi tersebut disebut nyaris menjadi sasaran amuk massa, menurutnya, harus menjadi pelajaran agar persoalan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum baru.

“Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat, serahkan kepada mekanisme hukum dan lembaga pengawasan yang berwenang,” pungkasnya.

FWJI: Transparansi Penting untuk Kepastian Hukum

FWJI DPD Jawa Timur berharap Polres Gresik dan Polda Jawa Timur dapat memberikan kepastian mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Simon, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana dugaan tersebut telah diperiksa, tanpa mengganggu proses pemeriksaan maupun hak-hak hukum pihak yang diperiksa.

Sejumlah hal yang dinilai perlu dijelaskan antara lain apakah benar terjadi permintaan uang kepada warga, dalam konteks apa permintaan tersebut dilakukan, berapa nominal yang dimaksud, apakah terdapat warga lain yang mengalami kejadian serupa, serta apakah tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan atau justru berada di luar prosedur.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika terbukti bersalah, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi penghakiman terhadap pihak yang belum tentu bersalah,” bebernya.

Simon menegaskan, FWJI DPD Jawa Timur mendukung penuh penegakan hukum dan pemberantasan judi online. Namun, dukungan tersebut sekaligus disertai harapan agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hukum harus ditegakkan secara adil. Pemberantasan judol harus berjalan, tetapi dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat juga wajib diperiksa. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Yang harus dikedepankan adalah fakta, bukti, prosedur hukum, dan transparansi,” tutup Simon Bunadi. []

Artikel Dugaan Permintaan Uang oleh Oknum Polisi di Gresik, Ketua FWJI DPD Jatim Minta Propam Buka Fakta pertama kali tampil pada Kabar Today.

​Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Camat Parungpanjang, Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si., seusai upacara pengibaran bendera di Lapangan Mohamad Toha, Parungpanjang, Senin (17/8/2026).

​Prosesi penyerahan disaksikan langsung oleh jajaran Muspika Parungpanjang, antara lain Kapolsek Parungpanjang Kompol Taufik, S.H., M.H., Danramil 0621-23 Parungpanjang Kapten Inf. Junaedi, S.Sos., M.I.P., Kepala Desa Lumpang Moh. Rodis Faisal, serta Kepala Desa Gintung Cilejet Mu’min.

​Perjuangan panjang yang dipimpin oleh Ir. Mistur AB (Ketua Forum Perumahan Sekar Tanjung) dan Dedi Iryanto (Wakil Ketua Forum sekaligus Sekretaris Wilayah DPC Forum Wartawan Jaya Indonesia/FWJI Korwil Bogor Raya) resmi membuahkan hasil nyata. Lahan PSU yang terbengkalai selama puluhan tahun kini memiliki kepastian hukum melalui penerbitan Keputusan Bupati Kabupaten Bogor Nomor: 600.2/290/kota/per-UU/2026 tentang Pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Terlantar.

​Dalam keterangannya, Dedi Iryanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung pergerakan forum warga.

​”Pencapaian ini adalah kemenangan bersama seluruh warga Perumahan Sekar Tanjung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Muspika dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Perjuangan tidak berhenti di sini; kami akan terus mengawal peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perumahan demi kenyamanan masyarakat,” ujar Dedi.

Apresiasi senada disampaikan oleh Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) DPC Korwil Bogor Raya, Anwar Achmad sapaan akrab Awang,Ia mengaku bangga atas prestasi dan kontribusi nyata yang ditunjukkan oleh jajarannya bersama pengurus forum warga.

​”Selamat kepada Bapak Ir. Mistur AB dan Sdr. Dedi Iryanto. Ini bukti konkret bahwa FWJI selalu mengedepankan prestasi dan aksi positif bagi warga Bogor Raya. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bogor Bapak Rudy Susmanto dan Bapak Chairuka Judhyanto Camat Parungpanjang atas terbitnya SK Pengambilalihan ini demi mewujudkan Bogor Istimewa,” pungkas Awang.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, pengelolaan infrastruktur serta fasilitas umum di Perumahan Sekar Tanjung dipastikan segera diambil alih dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat.[]

Artikel Camat Parungpanjang Anugerahi Penghargaan untuk Sekwil FWJ Indonesia Dedi Irianto pertama kali tampil pada Kabar Today.

Hal itu dikatakan Kadiv Sosial FWJ Indonesia Iin Warsinah paska bantuan sosial jum’at berkah di Tangerang Kota (14/8/2026).

Penyaluran puluhan nasi kotak dan air mineral, kata dia disalurkan ke Yayasan Intifa Al-Rohwaniyah yang terletak di Jalan Raya Raden Fatah, Tangerang Kota.

“Kegiatan sosial berupa paket nasi kotak lengkap plus air mineral bukan hanya diberikan kepada yayasan Intifa Al-Rohwaniyah, akan tetapi juga diberikan kepada pengguna jalan di wilayah Tangerang kota terkhusus ojol dan kaum dhuafa. “Kata Iin.

Kegiatan sosial jum’at berkah ini terselenggara berkat koordinasi Kadiv Sosial FWJ Indonesia Iin Warsinah, Wabendum FWJ Indonesia Patar Haholongan serta kawan kawan media dan tentunya para donatur sehingga rutinitas sosial jum’at berkah berjalan dengan lancar.

Ditempat yang sama, Wabendum FWJ Indonesia Patar Haholongan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para pihak, sehingga terlaksananya kegiatan sosial ini.

“Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan kawan-kawan media yang telah turut berpartisifasi, baik dalam bentuk materi, donasi maupun lainnya, selain itu juga dari para donatur sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga menjadi amanah bagi kami sebagai petugas pelaksana di lapangan untuk menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. “Beber Patar.[]

Artikel Kolaborasi Media Dengan FWJ Indonesia Salurkan Puluhan Paket Nasi Kotak pertama kali tampil pada Kabar Today.

Selain itu, sekolah juga memperoleh dukungan pendanaan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah provinsi. Program yang diusung meliputi penguatan karakter, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses belajar, serta optimalisasi pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.
‎
‎Namun, di tengah berbagai program tersebut, muncul dugaan adanya pungutan liar kepada siswa untuk perbaikan fasilitas sekolah. Informasi itu diperoleh dari seorang wali murid di sekolah SMAN 14 Kota Bekasi yang merasa janggal atas adanya pungutan tersebut. Sebut saja pengadu bernama Toham (bukan nama asli alias nama samaran).
‎
‎Menurut keterangan yang diterima redaksi, sejumlah siswa diminta membayar iuran untuk mendukung perbaikan beberapa fasilitas sekolah. Wali murid mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat pemerintah telah menyediakan berbagai skema pendanaan guna membantu kebutuhan operasional dan peningkatan fasilitas pendidikan.
‎
‎Apabila informasi tersebut terbukti benar, kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi oleh instansi yang berwenang agar pelaksanaan program pendidikan pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tidak membebani peserta didik maupun orang tua.
‎
‎Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala SMAN 14 Kota Bekasi, RY selaku kepala sekolah. Bahkan melalui pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi pun diabaikannya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun penjelasan resmi dari pihak SMAN 14 Kota Bekasi.
‎
Sebagai pemerhati Pendidikan dan juga aktivis pers, ketua umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyayangkan dugaan Pungli tersebut terjadi disaat Presiden Prabowo sedang mencanangkan generasi sehat, generasi cerdas dan generasi hebat.

Dugaan modus yang dilakukan pihak sekolah, kata Opan tidak menggunakan surat resmi yang diterbitkan Kepala Sekolah, akan tetapi melalui para wali kelas untuk menyampaikan ke siswa/i didiknya bahwa ada pungutan iuran perbaikan fasilitas sekolah serta iuran lainnya. Para siswa/i diminta menyampaikannya ke orangtua mereka.

“Pungutan yang diminta pihak sekolah apakah arahan dan instruksi kepala sekolah kepada para wali kelas? Hal itu akan ada pembuktian nantinya. Mengingat pungutan iuran cukup bikin pening kepala para wali murid, seperti halnya iuran kegiatan foto sebesar 30.000/siswa, perbaikan sararana fasilitas sekolah seperti AC sebesar 50.000/siswa (itu tergantung kerusakan AC), dan iuran lomba ekskul yang diminta pungutan sebesar 25.000 – 75.000 per siswa dari para anggota ekskul. “Rincinya.

Sekolah Negeri SMAN 14 Kota Bekasi boleh dikatakan sebagai sekolah pilihan. Namun disayangkan hal-hal pungutan iuran tidak sesuai aturan dan tidak menjalankan SOP yang benar. Seharusnya ada surat edaran resmi yang diterbitkan pihak sekolah untuk diberikan kepada para siswa/i agar disampaikan ke para orangtua wali murid.

Lanjut Opan, SMAN 14 Kota Bekasi merupakan sekolah Negeri dengan akreditasi A. Meskipun mungkin tidak masuk dalam jajaran “Top 10” elit lokal seperti SMAN 1 Bekasi, SMAN 5 Bekasi, atau SMAN 3 Bekasi, namun sekolah ini tetap menjadi pilihan favorit dan unggulan di wilayahnya. Tahun 2026 ini, SMAN 14 Bekasi Kota menampung jumlah siswa/i sebanyak 1.521 yang terdiri dari 614 siswa dan 907 siswi. kualitas akademis yang kompetitif dan berfasilitas.

“Kami akan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan verifikasi atas informasi yang berkembang itu. Pemeriksaan tentunya diperlukan agar diperoleh kepastian mengenai sumber pembiayaan perbaikan fasilitas sekolah serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tegas Opan di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
‎
Lebih lanjut dia juga menyebut ‎jika nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran maupun kebijakan yang tidak sesuai aturan, penanganannya diharapkan dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran,, ya diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, namun jika sebaliknya, maka pihak SMAN 14 Kota Bekasi wajib memberikan kepastian informasi kepada seluruh wali muridnya untuk menjaga kepercayaan publik yang telah diamanahkan. “Jelasnya.[]

Sumber: ketum FWJ Indonesia

Artikel SMAN 14 Kota Bekasi Disorot FWJ Indonesia Terkait Dugaan Pungli Iuran Perbaikan Fasilitas pertama kali tampil pada Kabar Today.