Kegiatan bertema “Sinergi Membangun Ekosistem Bisnis Halal Menuju Pasar Global” tersebut berlangsung di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (3/11/2026). Acara ini mempertemukan sekitar 100 pelaku usaha, pemasok bahan baku, peritel, pemerintah, perbankan, dan mitra strategis.

Direktur LPPOM DKI Jakarta, drg. H. Deden Edi S., M.M., mengatakan Halal Connect menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai mitra strategis guna membangun kerja sama dan meningkatkan daya saing produk halal.

“Halal Connect bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha dan mitra strategis untuk membangun kerja sama nyata, meningkatkan daya saing, dan membawa produk halal Jakarta ke pasar global,” kata Deden.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan, peran LPPOM tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat halal. Lembaga tersebut juga mendorong pelaku usaha menjaga kualitas dan kehalalan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Tugas LPPOM tidak berhenti pada penerbitan sertifikat halal. Kami ingin pelaku usaha terus menjaga kualitas dan kehalalan produk, naik kelas, serta memperluas pasar,” ujar Muti.

Dalam kegiatan tersebut, LPPOM juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra strategis. Selain itu, dilakukan penyerahan dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.050 pelaku usaha dari Maybank Syariah, Bank Indonesia, dan PT Pelindo Sinergi Lokaseva.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat halal kepada Rumah Batik Palbatu serta bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 16 rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Rangkaian Halal Connect 2026 dilanjutkan dengan talkshow lintas sektor dan business matching. Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis untuk membuka peluang kerja sama dan memperluas jaringan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, LPPOM berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menghasilkan kemitraan berkelanjutan, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.*

Penghargaan tersebut dinilai bukan sekadar apresiasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus menjaga layanan halal.

GM Australian Halal Authority and Advisor, Muhamad Isfandiar mengatakan penghargaan yang diterima menjadi dorongan bagi lembaganya untuk mempertahankan komitmen dalam memberikan layanan halal secara berkelanjutan.

“Makna daripada penghargaan ini adalah suatu penghargaan. Tetapi di samping itu ada responsibility,” ujar Isfandiar seusai menerima penghargaan, Ahad (20/9/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut membawa tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan halal kepada masyarakat dunia. Karena itu, upaya menjaga kehalalan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi.

“Bukan saja penghargaan, tapi responsibility supaya kita memberikan servis halal kepada seluruh manusia di permukaan dunia. Ini adalah tanggung jawab,” katanya.

Isfandiar juga mengapresiasi penerapan kewajiban halal di Indonesia. Dia menilai keberadaan BPJPH memiliki peran penting dalam memastikan ketentuan halal dapat diterapkan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

“Saya rasa produk-produk yang ada di Indonesia sudah ada wajib halal, apalagi mulai tanggal 18 Oktober ini. Jadi kita percaya dengan adanya BPJPH maka halal, halalan thayyiban, akan terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, penerapan kewajiban halal perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, konsumen perlu memahami pentingnya memilih produk yang halal dan bersih.

“Semua orang Islam yang mengonsumsi makanan harus tahu bahwasanya ini halalan dan bersih. Dan ini manfaat bagi pengkonsumsi, bukan saja orang Islam tapi semua manusia,” kata Isfandiar

Seminar yang diikuti pelaku industri kosmetik, importir, brand owner, distributor, hingga praktisi Regulatory Affairs dan Quality Assurance ini membahas kesiapan produk kosmetik dalam memenuhi regulasi BPOM sekaligus persyaratan sertifikasi halal.

Indonesia merupakan pasar potensial bagi industri kosmetik. Dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai USD 9,74 miliar atau lebih dari Rp170 triliun. Besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap aspek keamanan, mutu, regulasi, dan kehalalan produk.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jakarta, Jefetta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si., menekankan bahwa kesiapan kosmetik impor harus dimulai sebelum produk diedarkan. Pelaku usaha perlu memahami persyaratan notifikasi, kelengkapan dokumen, kesesuaian label dan informasi produk, serta penggunaan klaim kosmetik.

“Persiapan yang baik sejak awal menjadi penting untuk meminimalkan revisi dalam proses notifikasi sekaligus mengurangi risiko ketidakpatuhan ketika produk beredar di Indonesia,” ujar Jefetta.

Sementara itu, Dr. Priyo Wahyudi, M.Si., Laboratory Expert LPPOM, menjelaskan bahwa kesiapan sertifikasi halal kosmetik impor idealnya dimulai sejak dari negara asal. Hal tersebut mencakup identifikasi bahan kritis, dokumen halal pemasok, ketertelusuran rantai pasok, proses dan fasilitas produksi, hingga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Dr. Priyo juga membahas peran uji laboratorium dalam mendukung keamanan dan klaim produk kosmetik.

Direktur LPPOM Provinsi DKI Jakarta, drg. H. Deden Edi Sutrisna, MM, mengatakan bahwa besarnya pasar kosmetik Indonesia merupakan peluang bagi industri, tetapi harus diikuti dengan kepatuhan terhadap regulasi, terlebih dengan adanya Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

“Produk kosmetik tidak cukup hanya berkualitas dan memiliki brand yang kuat, tetapi juga harus aman, memenuhi regulasi, dan terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap BPOM bukan hambatan, tetapi bagian dari strategi bisnis untuk membangun kepercayaan konsumen,” ujar Deden.

Menurut Deden, kolaborasi LPPOM Jakarta dan Balai Besar POM di Jakarta diharapkan membantu pelaku usaha mempersiapkan aspek BPOM dan halal secara lebih terencana dan terintegrasi. “Pada akhirnya, industri kosmetik bukan hanya menjual produk, tetapi juga membangun kualitas, keamanan, kehalalan, dan kepercayaan konsumen,” pungkasnya.