Pendalaman itu dilakukan menyusul empat orang diduga kepercayaan Nusron terlibat dalam dugaan korupsi tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Taufik menjelaskan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) memiliki batas waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

Dalam perkara ini, KPK mengamankan sebanyak 19 orang di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Jumlah orang yang ditangkap mengalami pembaruan data, sebelumnya disebut 17 orang.

Kata Taufik, dari satu pihak yang diamankan saja tidak akan cukup waktu untuk menggali keseluruhan fakta. Butuh tahapan-tahapan lain maupun waktu lebih lama lagi.

Sedangkan dari waktu yang singkat itu yakni 1×24 jam, KPK harus menentukan status hukum para pihak dimaksud melalui gelar perkara atau ekspose.

“Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, ya kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk Sprindiknya (Surat Perintah Penyidikan) sendiri,” kata Taufik.

Artikel KPK Dalami Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap ATR/BPN pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat ditanya mengenai kemungkinan penyidik memanggil Rudy dalam perkara yang sedang ditangani KPK.

Budi menjelaskan penyidik berwenang memanggil saksi yang dinilai memiliki pengetahuan untuk menerangkan konstruksi perkara.

Menurut dia, pemeriksaan saksi diperlukan agar penyidik dapat melihat konstruksi perkara secara utuh sekaligus mendalami peran pihak-pihak terkait.

“Selain konstruksi utuh, peran dari masing-masing pihak ini akan ter-capture (terpotret, red.) dalam tahap penyidikan ini,” katanya.

KPK saat ini menyidik dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga bersumber dari pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai Bappenda.

Penyelidikan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, KPK juga menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Pada Kamis (27/8), KPK menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Artikel KPK Buka Peluang Panggil Bupati Bogor pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dokumen yang disita selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

“Untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026.

KPK kemudian meluruskan informasi tersebut dengan menyatakan tidak melakukan OTT di Kabupaten Bogor.

Namun, pada 21 Agustus 2026, KPK mengakui telah mengamankan barang bukti berupa uang Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penyelidikan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penerimaan uang tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Selain perkara tersebut, KPK juga mengungkapkan sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam penyidikan dengan sprindik umum tersebut, KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Pada 27 Agustus 2026, KPK juga menggeledah Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Artikel KPK Geledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor pertama kali tampil pada Kabar Today.

Awalnya KPK menjerat Bupati M Fikri sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya terkait dugaan suap dalam ijon proyek.

Belakangan KPK mengembangkan perkara ini ke lingkungan Pemkot Bengkulu.

Dalam prosesnya KPK melakukan penggeledahan hingga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk menggeledah rumah Vinna pada pertengahan Agustus 2026.

Awalnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa Vinna dipanggil hari ini, Rabu (26/8), untuk diperiksa tapi ternyata Budi meralatnya.

“Maaf ada kekeliruan. Saudara VNL (Vinna Ledy Anggraheni) belum dilakukan pemanggilan pemeriksaan hari ini,” kata Budi.

Yang benar, kata Budi, pemeriksaan dilakukan terhadap 2 orang yaitu seorang pengusaha bernama Eno Bowo Susilo dan Hendra Okta selaku ASN di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaan terhadap Eno, KPK menelusuri tentang pemberian aset mewah.

“Penyidik mendalami terkait dugaan pemberian sejumlah aset oleh EBS (Eno Bowo Susilo) kepada pejabat di Kota Bengkulu, di antaranya mobil mewah, apartemen mewah, hingga rumah mewah. Penyidik tentu akan mendalami keterkaitannya dengan pengerjaan proyek-proyek di Kota Bengkulu,” kata Budi.

“Diduga pemberian oleh EBS tersebut untuk VLA, selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Penyidik akan mendalami terkait dugaan pemberian aset-aset mewah ini,” imbuh Budi.

Diketahui bahwa dalam pengembangan perkara ini KPK baru menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum mencantumkan siapa sosok tersangkanya. Yang jelas, KPK sudah melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang bukti dalam pengembangan kasus ini.

Artikel Anggota DPRD Bengkulu Vina Leddy Diduga Terima Aset Mewah dari Pengusaha pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sembilan orang menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK terkait OTT tersebut

JAKARTA – KPK menyita ratusan juta rupiah terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

“Barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Budi mengatakan KPK sempat menangkap 12 orang di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan dua orang di Jakarta pada 20 Agustus 2026.

“12 orang yang diamankan di Purwokerto menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Selanjutnya, tujuh orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk permintaan keterangan lebih lanjut,” katanya.

Sementara dua orang yang ditangkap di Jakarta langsung diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dengan demikian, dia mengatakan terdapat sembilan orang yang menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK terkait OTT tersebut.

Artikel OTT di Unsoed, KPK Sita Ratusan Juta Rupiah pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, dia mengatakan KPK melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

“Untuk saat ini, secara detail belum dapat kami sampaikan. Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar KPK melakukan OTT di Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK meluruskan informasi tersebut.

Artikel KPK Tegaskan Tak Ada OTT di Kabupaten Bogor pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BEB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi juga mengatakan KPK memeriksa seorang advokat berinisial NE sebagai saksi kasus tersebut.

Berdasarkan catatan KPK per 11.45 WIB, Bebizie tiba pada pukul 09.48 WIB, sedangkan saksi NE pada pukul 09.50 WIB.

Selain keduanya, Budi mengatakan KPK turut memanggil Staf Keuangan dan Administrasi Umum PT Alam Jaya Pratama berinisial AM untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, belum diketahui apakah yang bersangkutan memenuhi panggilan KPK atau tidak.

Kasus tersebut bermula ketika KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017.

Dalam perkara itu, Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: KPK periksa Geisz Chalifah terkait kasus gratifikasi Rita Widyasari

KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut, dan pada 16 Januari 2018 menetapkan Rita serta Khairudin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara.

Perkembangan terbaru, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kutai Kartanegara, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Artikel KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie Sri Mulyati pertama kali tampil pada Kabar Today.

Penyitaan sejumlah dokumen tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah dan mobil pribadi Hendra Okta yang berada di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Di sisi lain, saat diminta konfirmasi, Ketua RT 18 Kelurahan Nusa Indah yang berada di lokasi enggan memberikan keterangan terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

Sebelumnya, Hendra Okta telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK RI di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu pada Senin (10/8/2026).

Sementara itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa rumah pribadi milik pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seperti pada Jumat (7/8) di rumah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Syofyan Tosoni di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Dari penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut, diduga sejumlah dokumen disita dari rumah Sekwan Kota Bengkulu yang dimasukkan ke dalam tiga koper.

Kemudian, Kamis (6/8) KPK telah melakukan penggeledahan di rumah milik B Daditama (BDT), yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, di Jalan Batu Galing, Kelurahan Batu Galing, Kabupaten Rejang Lebong.

Serta rumah pribadi mantan penjabat Wali Kota Bengkulu yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Arif Gunadi yang berada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Untuk penggeledahan di rumah mantan Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi dilakukan selama lima jam dan KPK menyita sejumlah berkas yang dimasukkan di dalam koper dan koper yang diangkut sebanyak empat koper dan satu kardus.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut disaksikan oleh yang bersangkutan yaitu Arif Gunadi beserta istrinya dan menyita sejumlah berkas dan juga flashdisk, serta brangkas di rumah dan dibuka ada uang Rp600 Ribu.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Noprisman (NOP) pada Senin (3/8) setelah menggeledah rumahnya dan menyita uang tunai Rp4 miliar pada Juli 2026.

Artikel KPK Sita 3 Koper Dokumen dari Rumah ASN PUPR Kota Bengkulu pertama kali tampil pada Kabar Today.

Peluang pemeriksaan tersebut terbuka setelah KPK menahan empat tersangka dalam kasus yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil kembali akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik dalam melengkapi proses penyidikan.

“Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya, tentunya bergantung kebutuhan tim penyidik,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/8) malam.

Taufik menjelaskan, pemeriksaan saksi dapat dilakukan kembali apabila penyidik masih membutuhkan keterangan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang telah ditahan.

KPK sebelumnya telah memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi dalam perkara tersebut pada 2 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik menggeledah rumahnya pada 10 Maret 2025.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil.

Empat Tersangka Ditahan KPK

KPK pada 10 Agustus 2026 menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Keempatnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Ikin merupakan pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Sementara Suhendrik merupakan pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress.

Adapun Elang Sophan Jaya Kusuma merupakan pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

KPK sebelumnya mengumumkan lima tersangka dalam kasus tersebut pada 13 Maret 2025. Salah satunya merupakan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR).

Namun, Yuddy belum ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Penyidik KPK memperkirakan dugaan korupsi dalam pengadaan iklan yang melibatkan enam agensi periklanan tersebut telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar.

Dengan penahanan empat tersangka, penyidik masih terus mendalami rangkaian dugaan korupsi tersebut, termasuk keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara.

Artikel KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bank BJB, Begini Nasib Ridwan Kamil pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Kepala Kanim Jaksel,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Taufik menyampaikan pernyataan tersebut setelah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hanya mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut menyita 8.500 dolar Singapura dari Kantor Imigrasi Jaksel dalam penggeledahan pada 4 Agustus 2026.

“Dari penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, penyidik turut mengamankan uang tunai dalam mata uang asing senilai 8.500 dolar Singapura,” kata Budi sebelumnya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing pada 2–3 Juni 2026. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain Silmy Karim yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.

Tersangka lainnya ialah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik tersebut selama periode 2022–2026.

Artikel KPK Geledah Ruangan Kepala Imigrasi Jaksel, Temukan 8.500 Dolar Singapura pertama kali tampil pada Kabar Today.